Peristiwa

PPKM di Surabaya, Petugas Masih Sosialisasi dan Tak Banyak Beri Sanksi

PPKM, petugas saat melakukan penyekatan dan pengawasan ke luar masuk Surabaya di Bundaran Cito, Surabaya, Senin (11/1/2021).(Manik Priyo Prabowo)

Surabaya (beritajatim.com) – Surabaya sudah menerapkan Pelakasaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hari ini petugas gabungan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan Linmas mulai lakukan sosialisasi PPKM di Surabaya. Tak hanya sosialisasi, sejumlah pelanggaran juga dilakukan penerapan sanksi adminitrasi.

KBO Satlantas Polrestabes Surabaya, AKP M Su’ud mengatakan, pemberlakuan PPKM di Surabaya pihaknya masih melakukan sosialisasi kepada pengguna jalan. Kedepannya jika sosialisasi sudah berjalan maka akan dilakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku.

“Ini hari pertama pemberlakukan PPKM kita masih fokus sosialisasi dan meninjau bagaimana pelaksanaan PPKM,” kata Su’ud, di bundaran Cito, Senin (11/1/2021).

Su’ud menjelaskan jika hari pertama penerapan PPKM di cek poin Bundaran Cito, pihaknya juga melakukan teguran kepada masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan. Di antaranya tak memakai masker, melebihi kapasitas muatan dan yang melanggar prokes lainnya.

Saat ditanya akan beda PSBB dan PPKM, Suud mengaku pelaksanaannya tidak berbeda jauh. Hanya saja ada penekanan pada bidang tertentu dan wajjb pelaksanaanya. Hal ini dilakukan guna menekan penyebaran virus corona yang menyerang dunia termasuk Indonesia.

PPKM hari pertama di Surabaya.

“Kita masih mentolelir jika hari pertama masyarakat belum tahu. Pengedaran buka kaca pakai masker silakan jalan. Hari-hari berikutnya akan ditanya, apalagi kendaraan plat luar kota jika keperluannya hanya jalan-jalan akan dikembalikan,” ungkap Su’ud.

“Setiap hari akan dilakukan evaluasi. Petugas mendata hari pertama kendaraan yang masuk. Tentunya kalau secara rasional, masyarakat sudah tahu adanya PPKM, trennya menurun arah kendaraan masuk (ke Surabaya). Makanya kita data, ada pemantauan CCTV Dishub nanti akan menghitung berapa kendaraan yang masuk,” tandas Su’ud.

Sementara itu menurut Pemerintah Kota Surabaya dalam penerapannya PPKM ini, pola penyekatannya tidak jauh berbeda dengan PSBB. Namun tidak ada penindakan total, petugas hanya mengawasi pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, dalam penyekatan ini, banyak pengendara roda dua yang terlihat salah jalur. Mereka rata menerobos melalui jalur utama untuk kendaraan roda empat. Beruntung banyak petugas yang berjaga, meraka kemudian diputar balikkan menuju jalur frontage Ahmad Yani.

Meski petugas masih melakukan sosialisasi PPKM, petugas Satpol PP tetap menjalankan penindakan Perwali Nomor 67 tahun 2020 bagi warga yang abai protokol kesehatan. Dari pantuan di lokasi, sedikitnya sebanyak delapan kendaraan roda dua yang terjaring tidak menggunakan masker. Mereka lansung diberi surat tilang dan KTP Disita.

“Karena tidak menggunakan masker, KTP disita. Tolong ke depan maskernya dipakai,” kata salah satu petugas Satpol PP Kota Surabaya di Bundaran Cito.

Bagi pelanggar protokol kesehatan yang disita KTPnya mereka akan dikenakan denda administratif sebesar Rp 150 ribu, sesuai aturan di Perwali nomor 67 tahun 2020. Mereka juga diharuskan membayar via transfer karena masuk dalam kas daerah. Sebab petugas di lokasi tidak menerima pembayaran secara langsung.

Setelah membayar, mereka diminta menujukan bukti membayaran untuk mengambil KTPnya. Namun jika dalam waktu yang ditentukan belum memproses, maka kartu indentitasnya bisa diblokir oleh dispendukcapil.

Sementara Kesat Satpol PP Kota Surabaya Eddy Chirstijanto saat dikonfirmasi meski PPKM hari pertama dalam tahap sosialisasi, namun penengakan Perwali Nomor 67 tahun 2020 tetap berjalan.

“Iya masih tetep dijalankan penengakan Perwali Nomor 67 tahun 2020 terkait protokol kesehatan,” kata Eddy. [man/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar