Peristiwa

PMII Pamekasan Tagih Janji Bupati Soal Tambang Ilegal

Pamekasan (beritajatim.com) – Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan, berunjukrasa menagih janji Bupati Badrut Tamam tentang maraknya tambang ilegal galian C yang tersebar di beberapa titik di wilayah setempat, Kamis (17/6/2021).

Aksi tersebut digelar di depan Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107. Bahkan massa juga melakukan aksi blokade pintu keluar gedung yang sekompleks dengan Kantor Pemda setempat, sehingga sejumlah ASN maupun anggota dewan dilarang keluar kantor selama aksi berlangsung.

“Tahun lalu kami berunjukrasa menuntut pemerintah agar segera menutup tambang ilegal, dan bupati berjanji akan ditindak. Tapi kenyataannya sampai hari ini penambangan terus berjalan dan tidak ada tindakan apapun,” kata Ketua PMII Cabang Pamekasan, Moh Lutfi dalam orasinya.

Berdasar hasil kajian di organisasi yang dipimpinnya, terdapat sebanyak 219 titik tambang yang tidak memiliki izin alias ilegal. Jumlah tersebut tersebar di 189 desa di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan. Bahkan hanya sekitar 94 tambang ilegal yang dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sisanya tidak sesuai RTRW.

“Dari itu kami meminta pemerintah maupun aparat penegak hukum agar segera menindak, apalagi hal itu juga sudah ada aturan hukumnya. Tapi dengan kondisi ini, kami khawatir pemerintah maupun aparat di Pamekasan, justru takut dan kalah dengan oligarki pemilik tambang,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga kembali mengingatkan komitmen pemerintah pusat untuk untuk selalu melestarikan lingkungan agar bebas dari tambang, termasuk menyikat aksi premanisme. Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi dan Kapolri Sigit.

Terlebih pemerintah maupun aparat penegak hukum juga diperkenankan menertibkan tambang ilegal, hal itu berdasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Perda Pamekasan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Jika memang hingga saat ini tidak ada penindakan sama sekali, selama ini pemerintah maupun aparat penegak hukum bekerja apa. Sehingga masih banyak tambang ilegal dan justru terkesan dibiarkan tanpa ada penindakan sama sekali,” tegasnya. [pin/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar