Peristiwa

PMII Lamongan Kecam dan Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Vaksinasi Berkerumun

PMII Lamongan saat menggelar aksi demonstrasi dan menemui petugas terkait untuk menuntut kasus vaksinasi yang mengakibatkan kerumunan diusut tuntas.

Lamongan (beritajatim.com) – Terjadinya kerumunan saat ‘Gebyar Vaksinasi Dosis I’ yang digelar oleh Dinas Kesehatan Lamongan di Alun-Alun setempat, pada Sabtu (28/8/2021) lalu, ternyata menuai banyak kecaman dan kritikan pedas dari sejumlah pihak, tak terkecuali Pengurus Cabang (PC) PMII Lamongan.

Kali ini pada Selasa (31/8/2021), sejumlah pengurus PC PMII Lamongan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Pemkab Lamongan dan menggeruduk masuk. Dalam aksinya, mereka menilai bahwa pelaksanaan Gebyar Vaksinasi itu telah menyalahi beberapa aturan perundang-undangan. Sehingga, PMII meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua PC PMII Lamongan, Sirojul Munir. Dalam keterangannya, Sirojul juga menyebutkan tentang beberapa aturan yang telah dilanggar tersebut, di antaranya UU Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 dan 93 tentang kekarantinaan kesehatan, UU Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, dan pasal 55 ayat 1 KUHP, serta pasal 160 KUHP.

“Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 sudah jelas, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta,” terang Sirojul.

Tak hanya itu, Sirojul juga mengecam kepada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab penuh dalam kegiatan Gebyar Vaksinasi tersebut. Menurutnya, kerumunan yang terjadi itu diduga akibat keteledoran dan kurangnya koordinasi dari pihak pelaksana.

“Pihak pelaksana seharusnya bertangung jawab penuh atas terselenggaranya acara, bagaimana bisa terjadi kerumunan seperti itu, kan seharusnya bisa mengantisipasi, apa tidak ada himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan di dalam persyaratan maupun deskripsi ajakan vaksinasi tersebut,” sambungnya.

Lebih lanjut, Sirojul juga menyoroti terkait peran dan tugas dari Pemerintah Daerah yang seharusnya juga perlu meminimalisir faktor atau resiko kesehatan yang bisa berpotensi menimbulkan kedaruratan seperti kerumunan dan abainya prokes saat pelaksanaan.

“Kami juga menyesalkan sikap dari Pemerintah di sini, padahal di pasal 4 UU Nomor 6 tahun 2018 juga berbunyi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit, dan/atau faktor Resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,” jelasnya.

Sehubungan dengan itu semua, Sirojul bersama pengurus PMII lainnya meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera mengusut tuntas kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh pelaksana dan yang bertanggung jawab atas kegiatan Gebyar Vaksinasi Dosis I secara massal di Alun-Alun Kabupaten Lamongan tersebut.

Tak cukup itu, pihaknya juga meminta kepada pihak terkait untuk segera memperbaiki sistem pelaksanaan vaksinasi agar lebih baik dan tidak lagi menimbulkan kelalaian yang bisa mengakibatkan situasi kedaruratan.

“Berdasarkan kajian hukum yang kami sebutkan, kami dari PC PMII Lamongan menuntut pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan atas terjadinya Gebyar Vaksinasi yang menimbulkan kerumunan dan abai prokes tersebut. Kami juga meminta kepada Kepolisian untuk segera mengusut tuntas. Dalam pasal-pasal yang kami sebutkan juga mengandung asas hukum equality before the Law, yang artinya semua orang sama di mata hukum,” paparnya.

Kendati sudah menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutannya, saat dikonfirmasi lebih lanjut, Sirojul mengaku tidak puas atas tanggapan dan jawaban yang disampaikan oleh perwakilan pejabat yang saat itu hadir. “Kami tetap kecewa, tanggapan dan jawaban yang mereka berikan tidak memuaskan, hanya alibi, dan terdengar seperti sampah,” tukasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, dr Taufik Hidayat mengaku, bahwa pihaknya telah mencatat apa yang menjadi masukan dan kritikan dari para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi PMII. Nantinya, imbuh Taufik, hal tersebut akan ia jadikan sebagai bahan evaluasi.

“Saya telah banyak mencatat, sebenarnya yang sebelum-sebelumnya (vaksinasi) nggak terjadi hingga seperti ini (berkerumun), cuma saat gebyar vaksinasi kemarin memang antusias warga kebetulan sangat besar dan kami tidak menduganya,” tutur Taufik.

Turut hadir pula dalam kesempatan tersebut di antaranya, Sekretaris Daerah Lamongan, Moh Nalikan, dan sejumlah perwakilan dari petugas Polres Lamongan.[riq/kun]


Apa Reaksi Anda?

Komentar