Peristiwa

Datangi Posko Pengaduan Covid-19 PWI Mojokerto

PKL Jalan Majapahit Keluhkan Pembatasan Jam Dagang

Jalan Majapahit yang diterapkan jam malam. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Kebijakan penutupan akses jalan dan pembatasan jam dagang selama bulan Ramadan di empat kawasan di Kota Mojokerto dikeluahkan para Pedangan Kali Lima (PKL) Jalan Majapahit. Paguyuban pedagang makanan kaki lima Jalan Majapahit Utara pun mengadu ke Posko Pengaduan Covid-19 PWI Mojokerto.

Ketua paguyuban PKL Jalan Majapahit Utara Kota Mojokerto, Ikhsan K mengatakan, Surat Edaran Walikota Mojokerto, Nomor 4433/4026/417.309/2020 tertanggal 21 April 2020, cukup memberatkan anggotanya. “Memang pemerintah daerah tidak memberlakukan larangan berdagang, tapi diminta membatasi jam dagang,” ungkapnya, Selasa (28/4/2020).

Warga Sidomulyo III, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto mengaku sama sekali tak membayangkan akan menderita kerugian lantaran pandemi Covid-19. Ia dan anggotanya yang sudah bertahun-tahun mengais rezeki di pedestrian terbesar di sepanjang Jalan Majapahit kini benar-benar kehilangan pasar.

“Kebijakan Wali Kota ini, kian menambah beban dan jadi kejutan yang tak terduga dan berpotensi melumpuhkan perekonomian. Semua PKL terpukul karena dalam situasi terkunci akibat pandemi Covid-19, omset penjualan belakangan turun drastis. Kami terguncang dengan tekanan berlapis-lapis tatkala menyoal kebutuhan hidup. Meski ekonomi sudah terpuruk, dagang mamin tetap tak bisa dilepas. Karena sektor niaga di level informal itu yang jadi ladang hidup,” katanya.

Ketua PWI Mojokerto, Diak Eko Purwoto yang juga penanggungjawab Posko Pengaduan Covid-19 mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19, tak banyak yang bisa para PKL perbuat. “Dengan menumpahkan keluhan ke Posko Pengaduan PWI Mojokerto tentunya mereka berharap ada solusi yang nantinya akan mampu membendung keresahan mereka. Mereka butuh empati dan berharap ada sentuhan dari pemerintah daerah,” katanya.

Bagaimanapun, kata Diak, virus corona sudah mengubah banyak hal. Sudah banyak pendapatan para PKL yang hilang. Kesehatan dan ekonomi memang sama-sama mengkhawatirkan, sementara keterjangkauan dan aksesibilitas ke depan masih buram. Semua kesusahan mengalir tatkala semua pihak, seperti halnya para pedagang makanan kaki lima di Jalan Majapahit Kota Mojokerto harus mempraktikkan jarak fisik dan sosial.

“Semua berjibaku memutus mata rantai virus yang menghantam berbagai sendi-sendi sosial ekonomi itu. Yang paling dibutuhkan sekarang, langkah konkrit pemerintah daerah agar ketahanan ekonomi mereka terjaga. Corona adalah fenomena. Kehadiran Covid-19 yang mewabah turut membuat Pemkot Mojokerto memusatkan semua sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan besar memutus mata rantai penyebaran virus corona sekaligus menyelamatkan seluruh warga,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Wali Kota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria mengatakan, pembatasan jam niaga hingga pukul 19.00 WIB bukan tanpa alasan. Karena, lazimnya, dalam kondisi normal, selepas salat tarawih, warga banyak berada di tempat-tempat keramaian, tak terkecuali di sentra makanan Jalan Majapahit Utara maupun sentra niaga lainnya. “Sehingga, atas pertimbangan itu, kebijakan pembatasan jarak sosial dengan menutup akses empat ruas jalan utama pun harus diambil,” jelasnya.

Pertimbangan penutupan sementara ini berdasarkan pertimbangan, kajian dari berbagai sisi yang dilakukan Tim Percepatan Penanganan Covid-19. Hal tersebut dilakukan demi menyelamatkan seluruh warga masyarakat Kota Mojokerto. Selain aduan PKL makanan, Posko Pengaduan Pandemi Covid-19 juga menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat dari wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto.

Antara lain, warga yang mengadukan soal ketepatan sasaran BLT, warga wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto terkait permintaan rapid test pasca ditemukannya salah satu pejabat Pemkab Mojokerto yang dinyatakan positif Covid-19. Bahkan, ada dua warga dari luar wilayah Mojokerto yang ‘nyasar’ mengadu ke posko. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar