Iklan Banner Sukun
Peristiwa

PKB Sarankan Pemkab Jember Tukar Status Pengelolaan Jalan dengan Pusat

Mufid, Ketua Bapemperda DPRD Jember

Jember (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa menyarankan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar menukar status kewenangan pengelolaan jalan raya dengan pemerintah pusat. Ini salah satu upaya untuk mengurangi beban yang dikelola pemerintah daerah.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember Ayub Junaidi, setelah mendengar repotnya Pemkab Jember memperbaiki jalan yang berlubang di Jalan Muhammad Yamin. Jalan sepanjang 2,8 kilometer itu dipenuhi ratusan lubang berbagai ukuran. Jalan ini menjadi jalur alternatif yang dilewati kendaraan-kendaraan pengangkut barang yang hendak menuju kawasan ekonomi ‘segitiga emas’ di pusat perkotaan Jember.

“Paling gampang sebenarnya Jalan Muhammad Yamin, Ajung, ditukar dengan Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada yang itu menjadi wewenang Pemprov menjadi milik Pemkab Jember. Dengan demikian, pemeliharaan Jalan Muhammad Yamin yang sering dilewati truk besar menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Saya kira Pemkab Jember lebih tak mengalami kesulitan dalam memeliharanya,” kata Ayub.

Ide ini didukung Mufid, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jember. “Di Jalan Gajah Mada tidak ada truk besar lewar, mestinya ini diambil alih pemerintah kabupaten, ditukar dengan Jalan Muhammad Yamin sebagai tambahan Jalan MH Thamrin sampai daerah Wirolegi,” katanya. Dengan begitu, Jalan Muhammad Yamin akan diperlakukan sama dengan Jalan MH Thamrin yang dirawat dengan standar aspal lebih tinggi dan lebih tebal karena dilewati truk pengangkut barang dan kendaraan besar.

Bupati Hendy Siswanto menyebut usul itu menarik. “Tapi begini, kalau usulan seperti itu, pemerintah pusat pasti akan melihat LHR (Lintas Harian Rata-Rata) dulu. Pemerintah Provinsi Jatim tidak mungkin mau mengambil Jalan Muhammad Yamin,” katanya, Minggu (10/4/2022).

Mengapa? “Secara ilmu transportasi, jalan itu tidak layak untuk jalan provinsi. Kalau jadi jalan provinsi, harus ada pelebaran. Dan pelebaran memakan biaya cukup besar, karena kiri dan kanan jalan harus tambah delapan meter. Pemerintah provinsi dan pusat tidak mau membuka (jalan) seperti itu,” kata Hendy.

Menurut Hendy, satu-satunya cara untuk mengurangi kerusakan jalan di Jember adalah mengembangkan kota untuk mengurangi beban jalan. “Kantor Pemkab Jember (yang terletak di kawasan alun-alun pusat kota) ini harus pindah, kita alihkan keramaian. Karena kita kan sampai sekarang populasi bertambah banyak, jumlah kendaraan makin banyak, panjang jalan tetap. Mau pakai cara apa saja pasti macet,” katanya.

Nantinya pusat pemerintahan dipindahkan di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, di atas lahan seluas 56 hektare. “Sekalian pengembangan kota ke arah utara, karena potensi di wilayah utara luar biasa, mulai dari pemandangan bagus, pertanian bagus, dan sekarang infrastrukturnya sudah tembus ke sana. Kalau pengembangan kota di situ, populasi kendaraan akan bergeser. Itu penyelamatan kota. Kalau cuma bermain di dalam (kota), tidak menambah jalan, berat,” kata Hendy.

Saat ini, dua sisi Jalan Gajah Mada berbeda pengelolaan, yakni milik Pemkab Jember (jalan kabupaten) dan pemerintah pusat (jalan nasional). Hendy tidak berminat menjadikan satu sisi lagi menjadi milik kabupaten. “Pengerjaannya juga tidak berpengaruh. Dampaknya tidak terlalu banyak. Kalau mau ambil itu kan paling (keuntungannya adalah) bisnis reklame kita tidak perlu izin ke pusat. Tidak signifikan,” kata Hendy. [wir/suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar