Iklan Banner Sukun
Peristiwa

PKB Minta Setiap Toko di Jember Diwajibkan Punya Lahan Parkir

Salah satu lokasi parkir di Jember [foto: jemberkab.go.id]

Jember (beritajatim.com) – Setiap pengusaha toko yang beroperasi di tepi jalan raya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebaiknya diwajibkan untuk memiliki lahan parkir dan tidak menggunakan bahu jalan. Ini akan mengurangi kemacetan.

Saran ini dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi, Jumat (22/4/2022). “Syarat ini sebaiknya dimasukkan dalam Peraturan Daerah Persetujuan Bangunan Gedung,” katanya.

“Bangunan untuk kepentingan usaha harus menyiapkan lahan parkir sendiri. Jangan mengambil hak pengguna jalan untuk lokasi parkir. Oke dia dapat IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Tapi muncul tidak di IMB itu kalau dia harus menyiapkan lahan parkir,” kata Ayub.

Menurut Ayub, pengusaha bisa menghitung kapasitas pengunjung yang datang setiap hari untuk kemudian membuat lokasi parkir tersendiri. “Kalau lahan parkirnya di jalan, ini kan mematikan usaha di sebelahnya yang tertutup parkir kendaraan,” katanya.

Salah satu yang disoroti Ayub adalah toko-toko di sepanjang Jalan Trunojoyo dan Gajah Mada. “Seharusnya 30 persen lahan toko ntuk lahan parkir. Seharusnya meniru Jalan Raya Darmo di Surabaya. Tidak boleh parkir di badan jalan. Padahal Jalan Raya Darmo dan Ahmad Yani adalah poros. Kalau tidak ada lahan parkir, maka dia akan mengganggu pengguna jalan lain,” katanya.

Bagaimana jika toko yang sudah terlanjur berdiri tanpa lahan parkir? “Ya kasihlah waktu satu tahun untuk menyiapkan lahan parkirnya, karena misalkan ada kebijakan bahwa seluruh kendaraan dilarang parkir di sepanjang Jalan Trunojoyo,” kata Ayub.

Dengan tidak adanya kendaraan yang parkir di badan jalan, maka jalan-jalan protokol di Jember akan semakin lebar. Ini akan membuat kendaraan pengguna jalan akan melaju lebih lancar dan tidak terjebak dalam kemacetan.

Ayub meminta agar kebijakan rekayasa arus lalu lintas diperhitungkan dengan matang. “Efek ekonominya bagaimana? Karena begitu kebijakan itu dijalankan, kerugiannya banyak. Coba kalau lalu lintas macet, berapa banyak konsumsi bahan bakar yang dihabiskan? Itu kan uang dibuang jadi asap karena kemacetan,” katanya.

Komisi C DPRD Jember disarankan segera bertindak memanggil pihak-pihak yang berwenang untuk membahas hal tersebut. “Dulu sebelum ada rekayasa lalu lintas betul-betul dibahas dulu. Ada paparan,” kara Ayub.

“Gunanya pemerintah adalah bagaimana kebijakannya untuk kepentingan umum. Kalau penataan kotanya seperti ini, saya tidak yakin Jember akan dapat penghargaan Adipura. Kalau ingin seperti ini, ayo bareng-bareng, semua akan mendukung,” kata Ayub. [wir/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar