Peristiwa

Pilkada Ponorogo, PDI Perjuangan Belum Terbitkan Rekomendasi

Wakil Komisi A DPRD Ponorogo Agung Priyanto (Foto : Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kepada siapa saja yang maju dalam pilkada 2020 Ponorogo masih menjadi teka-teki.

Pasalnya, salah satu dari tiga orang yang mendaftar penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan juga belum mendapatkan mandat dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu. Padahal disejumlah daerah, rekomendasi itu telah ditandatangani oleh putri Bung Karno tersebut.

Menanggapi masalah itu, Agung Priyanto, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Ponorogo angkat bicara. Agung menyebut jika daerah satu dengan daerah yang lainnya itu peta politiknya berbeda. Selain itu proses pemberian rekomendasi itu tentunya juga dilakukan melalui survei juga.

”Jadi tidak semua daerah yang tahun ini menyelenggarakan pilkada, semua sudah keluar rekomendasinya,” kata Agung, Senin (3/2/2020).

Artinya, kata Agung DPP PDIP mengeluarkan rekomendasi itu, selain mempertimbangkan suatu wilayah, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dia ambil contoh Kabupaten Ngawi, semuanya sudah siap dan bisa mencalonkan sendiri, otomatis Bumi Orek-orek itu bisa mendapatkan rekomendasi sedini mungkin. Beda dengan Kabupaten Ponorogo, dimana untuk PDIP hanya mendapatkan 4 kursi di DPRD. Tidak bisa mencalonkan sendiri, harus berkoalisi dulu dengan partai lain.

”Politik itu dinamis, banyak pertimbangan dari DPP untuk mengeluarkan rekomendasi,” katanya.

Pihaknya yang di Ponorogo, kata Agung merupakan petugas partai yang menjalankan perintah dari DPP. Saat ini partainya juga menjaga komunikasi politik yang baik dengan siapapun. Kalau menurut yang daftar penjaringan di DPC PDIP Ponorogo, rekomendasi akan turun ke salah satu dari tiga yang daftar beberapa waktu yang lalu. Yakni Hardo, Lisdyarita dan Ipong Muchlissoni.

”Kami masih menunggu, rekomendasi itu merupakan hak prerogatif DPP, apapun rekomendasinya itu merupakan surat perintah untuk dijalankan oleh kami, sebagai petugas partai,” pungkasnya.(end/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar