Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Pertama di Jombang, 100-an PKL Daftar Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Joko Fattah Rochim menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan non upah

Jombang (beritajatim.com) – Sedikitnya 100 PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kabupaten Jombang mendaftar menjadi peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan kategori non penerima upah. Langkah tersebut merupakan pertama kalinya di Kota Santri.

Tentu saja, para PKL tersebut membayar premi setiap bulan secara mandiri. Mereka tidak menggantungkan diri kepada pemerintah. “Dengan mengikuti program ini, hari tua para PKL semakin terjamin. Karena mereka nantinya mendapatkan JHT (Jaminan Hari Tua),” kata
Koordinator PKL Jombang, Joko Fattah Rochim, Sabtu (27/11/2021).

Joko Fattah menjelaskan, selama ini dirinya mendampingi sejumlah paguyuban PKL yang ada di Jombang. Semisal, paguyuban PKL di Pasar Mojoagung, paguyuban PKL Garuda, serta paguyuban pedagangan asongan yang ada di Kecamatan Kesamben. Para PKL di masing-masing wilayah itu juga membentuk wadah berupa organisasi.

Dari situlah, Joko Fattah cukup prihatin, karena tidak ada perhatian pemerintah pada sektor informal tersebut. Padahal, pekerjaan yang mereka berada di jalan dan sangat berisiko. Semisal para pedagang asongan yang rentan mengalami kecelakaan.

“Dari situlah kemudian saya ajak mereka untuk mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan non upah. Inilah yang membuat asuransi ini penting bagi PKL. “Dengan ikut BPJS seperti ini, ada jaminan bagi mereka, salah satunya jaminan hari tua, sebab BPJS non upah ini bisa diambil,” jelas Fattah yang juga aktif sebagai Perisai (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

Fattah menjelaskan, sebanyak 100 PKL yang terdaftar itu masuk sebagai anggota Spekal (Serikat Pedagang Kaki Lima). “Gelombang pertama sudah 100 PKL, ini masih kami lalukan pendataan lagi untuk gelombang berikutnya. Setiap bulan iurannya Rp 36.800. Itu uang PKL sendiri,” lanjutnya.

Ada syarat khusus bagi PKL yang mendaftar BPJS Ketenagakerjaan? Fattah menjelaskan, tidak semua PKL bisa mengurus BPJS ketenangakerjaan non penerima upah. Sebab, ada batasan usia yakni maksimal 65 tahun. Tapi, menurut Fattah, mereka yang sudah lanjut usia, punya keluarga yang masih muda, anaknya mungkin.

“Nah, bisa disiasati dengan cara itu. Anaknya yang didaftarkan (BPJS). Harapan saya semua PKL di Jombang segera mendaftar. Karena ini sangat berguna. Terutama untuk jaminan hari tua bagi mereka,” pungkas pria yang intens mendampingi PKL di Jombang ini. [suf]


Apa Reaksi Anda?

Komentar