Peristiwa

Peringati May Day, Ratusan Buruh Konvoi di Jalur Pantura Tuban

Sejumlah massa dari FSPMI Tuban saat melakukan aksi di jalan Teuku Umar depan kantor DPRD Tuban. [foto: M Muthohar]

Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, sedikitnya seratus orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cabang Tuban menggelar aksi turun jalan dengan menduduki Jalur Pantura Tuban depan kantor DPRD Tuban, Sabtu (1/5/2021) sore.

Sebelum melakukan aksinya di depan kantor DPRD Tuban itu, para buruh FSPMI tersebut telah mendatangi kantor Pemkab Tuban untuk menyampaikan aspirasinya terkait dengan kondisi buruh yang ada di Tuban. Aksi demo tersebut kemudian ditutup dengan buka bersama yang berlangsung di Gor Tuban.

Aksi para buruh dalam rangka memperingati May Day itu dilakukan dengan sasaran pertama adalah kantor Pemkab Tuban yang berada di jalan Kartini, Kota Tuban. Massa datang dengan melakukan konvoi rombongan kendaraan sepeda motor dan kemudian membentangkan spanduk yang berisikan tuntutannya serta melakukan orasi selama hampir satu jam di depan kantor Pemkab Tuban itu.

“Hari ini kami dari FSPMI melakukan aksi untuk memperingati Ulang Tahun Hari Buruh, sasaran aksi Pemkab Tuban dan juga kantor DPRD Tuban,” terang Duraji, selaku ketua FSPMI Kabupaten Tuban setelah kegiatan aksi unjuk rasa itu.

Dalam aksinya itu, mereka memiliki sebanyak lima tuntutan yang di sampaikan kepada pihak Pemkab Tuban maupun DPRD Tuban. Yang pertama adalah mereka mendesak Pemkab Tuban supaya segera membentuk Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengantisipasi pelanggaran terkait dengan pembayaran THR bagi para buruh di Tuban.

“Kami meminta segera dibentuk Unit Reaksi Cepat ini untuk segera dilakukan. Sehingga jika ada permasalah terkait dengan THR pihak Pemkab atau Dewan itu bisa menyelesaikan permalahan itu sebelum masa waktu pembayaran THR itu selesai,” ungkap Duraji, saat berada di depan kantor DPRD Tuban itu.

Selain itu tuntutan lainnya adalah mereka menolak UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan menuntut kepada Pemkab Tuban untuk menginvetarisir perusahaan di Tuban yang tidak mencatatkan PKWT kepada Dinas Tenaga Kerja. Massa meminta Pemkab Tuban membuat regulasi terkait perlindungan pekerja alih daya dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan peralihan hak.

“Kemudian tentang BPJS Kesehatan, yang mana setiap tahun jika terjadi peralihan perusahaan sering kali diputus secara sepihak. Sehingga kami merasa dirugikan pada saat mau berobat kita tidak bisa dan kita harus mengunakan biaya sendir,” ungkapnya.

Sementara itu, saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Tuban itu para buruh melakukan orasinya di tengah jalan Teuku Umar, Kota Tuban yang berada di depan kantor DPRD Tuban. Para pekerja itu ditemui oleh salah satu perwakilan dari anggota DPRD Tuban dan perwakilan massa sempat melakukan mediasi di dalam kantor DPRD.

“Dari Pemkab tadi masih belum ada hasil dan akan ditindaklanjuti semuanya. Khusus terkait dengan Perda itu sendiri katanya harus komunikasi dengan pihak hukum dari pemkab itu sendiri. Dan begitu juga dengan di DPR, nanti akan digagas dengan tim dewan termasuk diakademisnya,” pungkasnya. [mut/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar