Peristiwa

Peringati Hari Tani, Aliansi Bojonegoro Menggugat Aksi Turun Jalan

Bojonegoro (beritajatim.com) – Aliansi Bojonegoro Menggugat melakukan aksi turun jalan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020. Dalam aksinya, aliansi Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Kader Hijau Muhammadiyah membawa beberapa tuntutan yang disampaikan dengan cara orasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Kamis (24/9/2020).

Dalam tuntutan yang dibawa diantaranya, agar melaksanakan reforma agraria sejati dan sekaligus menggagalkan omnibus law, menghentikan perampasan tanah milik rakyat Bojonegoro, memberi subsidi pupuk sepenuhnya kepada petani produsen, dan menghentikan konflik agraria dan kriminalisasi petani di Bojonegoro. Hal itulah yang dinilai menjadi problem struktural yang kian menindas kaum tani dan segenap rakyat.

Koordinator aksi, Edi Kumaidi mengatakan, bahwa pada tanggal yang sama di hari ini, pada 60 tahun lalu telah disepakati Undang-undang Pokok Agraria. Namun, kasus perampasan tanah-tanah petani masih terjadi secara masif. Apalagi, ditambah rencana pengesahan omnibus law yang rencananya akan disahkan DPR RI pada September 2020 ini.

“Ini perlu kita telisik kembali, apakah hanya memberi karpet merah bagi para investor atau kebutuhan rakyat dengan dalih penyediaan lapangan pekerjaan, tetapi dengan menumbalkan tanah-tanah dan ruang hidup rakyat,” ujarnya.

Seperti diketahui, sesuai data yang disebutkan masyarakat Bojonegoro akan kehilangan rumah tangga petani (RTP) dalam dua dekade kedepan. Dimana, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, RTP di usia 45-54 tahun berjumlah 76.933 dan sisa 17.226 RTP dalam usia 25-35 tahun. Sehingga jika dibandingkan antara generasi tua dengan generasi muda adalah 4:1.

“Mereka banyak beralih ke sektor non pertanian karena tidak terjaminnya hak atas tanah, biaya produksi yang tinggi tapi harga jual anjlok. Sehingga memilih untuk merantau keluar kota atau bahkan menjadi TKI,” terangnya.

Terlebih masalah pupuk kimia bersubsidi yang sudah terlanjur menjadi ketergantungan petani yang terus dikurangi. Proyeksi 2021, dalam RAPBN pemerintah akan mengurangi subsidi pupuk senilai Rp 23 triliun lebih, tetapi dengan penambahan alokasi pupuk sebesar 9,2 juta ton. “Konsekuensi logisnya harga pupuk subsidi akan naik Rp400 lebih perkilogramnya,” terangnya

Serta penyaluran pupuk subsidi menggunakan kartu petani mandiri, yang dinilai terjadi ketimpangan. Seperti masyarakat petani hutan dan petani pedesaan yang statusnya menggarap lahan sewa. Tentu saja, kata dia, mereka tidak mendapat alokasi pupuk, karena yang menjadi acuan untuk mendapatkan pupuk adalah luasan lahan pertanian.

“Seharusnya petani hutan maupun petani penyewa yang benar-benar bergelut dengan tanah untuk mengolahnya, dijadikan klaster sendiri sebagai Petani Produsen dalam klasifikasi alokasi pupuk subsidi,” tegasnya.

Maka kebijakan Kartu Tani dinilai tidak menjawab soal jurang ketimpangan kepemilikan tanah. Apalagi di Bojonegoro ada yang namanya Kartu Petani Mandiri (KPM), membuat pelaksaannya jadi lebih runyam, tumpang tindih, bahkan dirasa tebang pilih. “Ini justru akan menimbulkan konflik sosial yang memudarkan solidaritas kolektif kaum tani,” pungkasnya.

Menanggapi itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Dony Bayu Setyawan mengungkapkan yang lebih penting adalah indeks ketahanan pangan Indonesia saat ini yang berada di peringkat 62 dari jumlah 113. “Jadi tingkat ketahanan pangan kita masih rendah. Sehingga, dengan disahkannya omnibus law ini bisa menjaga ketersediaan pangan baik impor maupun lokal, yang penting rakyat butuh makan ada ketersediaannya,” jelasnya.

Selain itu, menurut politisi partai PDI Perjuangan itu, dengan disahkannya omnibus law, akses masyarakat untuk mengakses tanaman pangan lebih mudah, ketiga pemenuhan nutrisi dan ketersediaan saat terjadi bencana. “Sawah ini harus ditambah dan dipertahankan, ini dengan adanya omnibus law,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar