Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Peningkatan Tim Jitupasna, Ini Pesan Bupati Mojokerto

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dalam kegiatan peningkatan kapasitas Tim Jitupasna di salah satu hotel di Kecamatan Trawas. [Foto : ist]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dari segala aspek geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Mojokerto memiliki wilayah yang rawan dari berbagai ancaman bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun faktor manusia. Potensi bencana tersebut dapat berdampak pada manusia maupun lingkungan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto bekerjasama dengan tim dari Pusat Studi Bencana dan Lingkungan (PSBL) Universitas Dr Soetomo Surabaya, menggelar kegiatan peningkatan kapasitas tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menjelaskan, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Pemkab Mojokerto bersama dengan masyarakat dan stakeholder lainnya memiliki tanggung jawab dalam hal pengurangan resiko bencana. “Melalui program-program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana,” ungkapnya, Selasa (7/6/2022).

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan aparat, penjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana serta pemulihan kondisi dari dampak bencana. Terkait kegiatan penanggulangan bencana, Pemkab Mojokerto bersama masyarakat dan para stakeholder lainnya diharapkan memiliki cara pandang dan kerangka berpikir yang sama.

“Khususnya dalam hal kesiapsiagaan serta pengurangan risiko bencana. Pertama, kita perlu mengubah paradigma dari reaktif menjadi proaktif, dari penanganan darurat menjadi pengurangan resiko, dan dari urusan pemerintahan menjadi urusan bersama. Juga diperlukan membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan mencakup semua aspek pembangunan daerah,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Mojokerto juga perlu membentuk karakter masyarakat yang peduli dengan sesama. Utamanya kepada korban bencana tanpa memandang suku, agama maupun ras. Pemerintah tidak dapat melakukan penanggulangan bencana sendiri, sehingga semua stakeholder penanggulangan bencana seperti masyarakat dan dunia usaha hendaknya bersama-sama pemerintah merapatkan barisan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

“Pentingnya peningkatan kapasitas, kemampuan, dan keterampilan setiap pelaku penanggulangan bencana. Pada saat penanganan bencana tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan dalam hal komunikasi, evakuasi, maupun logistik, disinilah diperlukan para pelaku yang profesional dan ahli dalam penanganan bencana,” bebernya.

Selain itu, orang nomor satu di lingkup Pemkab Mojokerto ini juga berharap, dalam kegiatan tersebut para peserta dapat mengerti beberapa instrumen terkait pasca bencana. Baik instrumen terkait dengan pengkajian kebutuhan pasca bencana, Human Recovery Needs Assessment (HRNA) dan Damage and Losses Assessment (Dala) bidang psikososial maupun kerusakan dan kerugian di bidang sarana dan prasarana pasca bencana. [tin/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar