Peristiwa

Pengembang di Sidoarjo Mengaku Sudah Serahkan Dana Kompensansi

Sidoarjo (beritajatim.com) – Soal  penghadangan truk muatan sirtu uruk milik PT PT Purnama Indo Investama  (Pll) untuk proyek pembangunan perumahan Mutiara City, pihak developer mengaku sudah menyerahkan dana kompensasi.

Pihak PT Purnama Indo Investama tertanggal 18 Mei 2020 mengaku sudah menyerahkan dana kompensasi dampak pengurukan perumahan Mutiara City melalui RT 9 Desa Sidodadi, Kecamatan Candi.

Kompensasi yang diberikan nilainya sebesar Rp 350 juta. Rinciannya, uang sebesar Rp 276 juta untuk warga, untuk musalla senilai Rp 50 juta, kas RT 9 sebesar Rp 10 juta,  biaya kesehatan sebesar Rp 10 juta dan untuk makam sebesar Rp 4 Juta.

Saat itu yang menyerahkan Direktur Operasional PT PII, yang menerima Ketua RT 9, Sumadji dan dua orang saksi dari warga Yanuar dan Ahdiyan. H,

Terkait jalan akses yang dilewati truk diklaim warga adalah jalan desa dibantah oleh pihak pengembang perumahan Mutiara City.

Pihak pengembang memperlihatkan surat Keputusan Bupati Sidoarjo, nomor 188/101/404.1.3.2/2015, tentang ruas jalan Kabupaten Sidoarjo yang menjelaskan jika nomor ruas 300 adalah jalan kabupaten.

“Yang dilewati adalah jalan kabupaten, bukan jalan desa,” tegas perwakilan pengembang tersebut yang tak mau namanya masuk online.

Diberitakan sebelumnya, warga RT 9 Desa Sidodadi Kecamatan Candi beramai-beramai menghadang puluhan truk PT PII yang akan melintas menuji proyek pengurukan perumahan Mutiara City.

Warga melakukan penghadangan dengan aksi di tengah jalan dan membentangkan spanduk penolakan yang dipasang di besi dan diletakkan di tengah jalan.

Warga protes meminta pihak pengembang memperbarui kesepakatan kompensasi. Karena kompensasi awal hanya durasi waktunya 4 bulan dan sudah jatuh tempo akhir.

“Warga tak akan memperbolehkan truk masuk melintas menuju ke lokasi pengurukan proyek perumahan Mutiara City Desa Banjarbendo, sebelum ada kesepakatan baru. Dulu perjanjiannya 4 bulan selesei, namun sudah melampui 4 bulan, pengurukan masih dilakukan. Warga menginginkan adanya perjanjian kesepakatan baru,” tegas Ketua RT 9 Desa Sidodadi Sumadji, Kamis (23/10/2020). (isa/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar