Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Pengadu Soal Putusan DK Terhadap Ketua Peradi Sidoarjo

Alwan Noertjahjo dan Ir, Eduard Rudy, SH, MH

Surabaya (beritajatim.com) – Pengacara dari Alwan Noertjahjo yakni Ir, Eduard Rudy, SH, MH sekaligus Direktur Bejana Law Firm meminta agar Dewan Kehormatan (DK) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pusat menganulir putusan DK Peradi DKD DKI yang menghukum sembilan bulan pada ketua Peradi Sidoarjo Bambang Soetjipto.

Hukuman sembilan bulan skorsing ini, selain dijatuhkan pada Bambang Soetjipto, DKD Peradi DKI juga menghukum Le, De. Sementara teradu Do dan Im diskorsing enam bulan.

“ Saya tetap menghormati apa yang menjadi putusan Dewan Kehormatan dan hal itu juga sudah memenuhi rasa keadilan bagi klien saya,” ujar Eduard Rudy, Senin (16/8/2021).

Eduard Rudy menambahkan setelah pihaknya melihat dalam pertimbangan putusan DKD Peradi DKI Jakarta bahwa Bambang Soetjipto dan kawan-kawan melakukan pelanggaran yang berat.

“Dalam pertimbangan putusan juga disebutkan bahwa para teradu ini melakukan tindakan contemp of court dengan meninggalkan ruang persidangan saat sidang berlangsung ini mestinya tidak perlu dilakukan terlebih lagi beliau (Bambang Soetjipto) adalah seorang ketua sebuah organisasi yang seharusnya memberikan contoh atau etika yang bagus selama persidangan,” ujar Eduard Rudy.

Eduard Rudy juga merasa sedikit aneh dengan pertimbangan putusan DK Peradi yang menyebut bahwa Bambang Soetjipto dan kawan-kawan melakukan pelanggaran yang berat dan bisa dilakukan pemecatan, namun hukumannya hanya diskorsing sembilan bulan.

“Ini kan aneh, jadinya kontradiktif. Namun hal itu lebih detailnya akan kami sampaikan dalam memori banding yang akan kami ajukan bilamana sudah kami terima kontra memori banding dari teradu,” tambahnya.

Ketua Bidang Hukum dan Ham DPP KAI ini menegaskan bahwa kliennya hanya minya keadilan, sebab dalam pertimbangan hakim disampaikan dengan jelas bahwa etik yang dilanggar para teradu ini cukup berat namun kenapa putusannya ringan. Tentu hal itu tidak bisa dijadikan acuan bagi advokat yang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama karena tidak adanya efek jera.

“ Saya berhadap ditingkat banding klien saya bisa mendapatkan putusan yang lebih adil lagi,” ujar Eduard Rudy yang juga Ketua DPC KAI Surabaya ini.

Eduard Rudy juga memastikan pihaknya akan menempuh upaya hukum lain yakni gugatan perdata apabila putusan DK Peradi ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

“ Yang menggelikan, sebagai penegak hukum seharusnya Teradu mengapresiasi dan menghormati Majelis Pemeriksa Kode Etik, bukan malah mencari-cari alasan yang seolah menyalahkan Majelis Pemeriksa laporan etik klien saya tersebut, sangat disayangkan sikap seperti ini, sehingga saya dan klien perlu angkat bicara selaku pihak pengadu,” beber Eduard Rudi.

Sementara Alwan Noertjahjo menyatakan dirinya menghormati putusan DK Peradi ini masih terlalu ringan mengingat para Teradu tidak secara gantle mengakui perbuatannya namun malah terus menyangkal.

Alwan juga menyayangkan pernyataan salah satu teradu yang menyatakan terpaksa berbohong, dan tentu hal itu tidak etis dilakukan oleh seorang pengacara.

“ Kami berharap ditingkat banding nanti DK Peradi menghukum berat para Teradu dengan melakukan pemecatan,” imbuh Alwan.

Perlu diketahui, Majelis hakim Dewan Kehormatan (DK) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menyatakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Sidoarjo Bambang Soetjipto bersalah dan melanggar kode etik profesi.

Dalam amar putusan DK Peradi disebutkan bahwa para teradu dianggap terbukti melanggar kode etik profesi karena menjanjikan kemenangan, memberikan keterangan atau penjelasan yang menyesatkan.

Selain itu, para Teradu dianggap bersikap tidak sopan dan tidak etis terhadap majelis DKD DKI ketika sidang 07 Mei dengan cara “leave” alias walk out atau meninggalkan persidangan.

Perlu diketahui, ketua Peradi Sidoarjo dilaporkan Alwan Noertjahjo ke DK Peradi Jatim karena janji yang ditawarkan kepadanya, ternyata tidak terbukti.

Pengadu mengaku kecewa atas janji memenangkan perkara melawan salah satu bank  cabang Surabaya tidak terbukti, dan oleh karena itu Alwan pun merasa tertipu.

Alwan mengatakan alasan memilih Bambang mendampingi dirinya melawan Bank di Surabaya adalah background dan jabatan Bambang sebagai Ketua DPC Peradi Sidoarjo.

Terkait janji memenangkan perkara yang pernah diucapkan advokat Bambang Soetjipto ketika itu, Alwan mengatakan, bahwa advokat Bambang Soetjipto meminta sejumlah uang kepadanya.

Masih menurut pengakuan Alwan, uang ratusan juta yang diminta Bambang Soetjipto itu, katanya untuk memilih hakim dan untuk putusan sela.

“Biaya untuk memilih majelis hakim, Bambang Soetjipto meminta Rp. 60 juta, dan untuk membiayai putusan sela, ia meminta Rp. 200 juta,” ujar Alwan.

Dari jumlah Rp. 260 juta ini, lanjut Alwan, belum termasuk fee lawyer dan biaya operasional. Ketika seluruh uang yang ia minta sudah dipenuhi, kemenangan yang dijanjikan tidak ada. Saya malah kalah dipersidangan dan banyak aset yang tersita. Nilai aset yang disita itu berjumlah Rp. 5 miliar.

Yang membuat Alwan jengkel, begitu perkaranya kalah dan dinyatakan ditolak Pengadilan Negeri (PN) Lumajang, advokat Bambang Soetjipto maupun teamnya, malah tidak pernah menghubunginya sama sekali.

Bambang: Urusan Pengadu

Terpisah,  Bambang Soetjipto saat dikonfirmasi sikap Pengadu yang merasa tidak adil atas putusan DK Peradi, menurutnya hal itu adalah urusan pengadu.

“Kalau adil maupun tidak adil itu urusan pengadu, dan saya sendiri menganggap bahwa putusan itu juga jauh dari rasa keadilan untuk saya. Dan untuk itu saya mengajukan banding, masalah pengadu yang banding atau tidak itu bukan urusan saya,” ujarnya. [uci/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar