Peristiwa

Pengacara Christian Halim Adukan Hakim ke Komisi Yudisial, Ini Kata PN Surabaya

Pengacara Christian Halim melaporkan ke Komisi Yudisial.

Surabaya (beritajatim.com) – Jaka Maulana dan Natalia Manafe dari LQ Indonesia Law Firm melaporkan majelis hakim PN Surabaya yang memimpin persidangan Christian Halim ke Komisi Yudisial.

Laporan yang diajukan ini terkait tindakan majelis yang tidak bersedia menetapkan panggilan paksa terhadap saksi MG  ke persidangan guna dimintai keterangan kembali, padahal dalam persidangan sebelumnya berdasarkan keputusan majelis yakni Tumpal Sagala memberikan perintah pada JPU untuk mendatangkan MG.

“Kita minta saksi MG dihadirkan kembali di majelis yang baru ini,” ujar Jaka, Selasa (13/4/2021).

Namun kata Jaka, majelis hakim yang baru yakni I Made Purnami sebagai ketua malah tidak bersedia memanggil, dan malah menyerahkan panggilan itu ke kuasa hukum padahal secara formal kewajiban jaksa lah yang panggil.

“Kalau penasihat hukum disuruh panggil saksi BAP, kenapa engga sekalian PH juga yang bikin tuntutannya,” ujarnya.

“ Dengan dasar itulah kita laporkan dugaan pelanggaran kode etik, apa yang menjadi haknya terdakwa harus diberikan apalagi permintaan itu sebenarnya sudah diakomodir oleh majelis hakim yang sebelumnya,” tambahnya.

Secara formal pun tutur Jaka, pemanggilan saksi bisa kembali dilakulan berdasarkan permintaan penasehat hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP.

Saat ditanya seberapa penting keterangan saksi MG sehingga harus didatangkan ulang? Jaka menyebut sangat penting karena dari keterangan MG-lah kita bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan terang soal perkara ini.

Selain karena keterangan dari saksi-saksi yang tidak bersesuaian ada juga fakta yang terungkap di persidangan bahwa MG  ini bukan pemilik IUP. Padahal keseluruhan cerita ini kan Christian bekerja untuk pemilik IUP.

Bagaimana  ceritanya kalo orang yang membuat perjanjian ini ternyata bukan pemilik, kalo faktanya ternyata dia baru menjadi pemilik setelah Christian diberhentikan pada Februari 2020.

“Padahal dakwaan sebagai akta otentik, haruslah disusun berdasarkan fakta, yang kemudian fakta-fakta itu diuji di muka persidangan. Makanya menjadi sangat penting untuk penuntut umum bersikap teliti dan cermat. Bagaimana bisa dakwaan disusun berdasarkan kebohongan yang diselundupkan. Ini kan artinya jaksa sendiri tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara ini. Buat apa kita capek-capek sidang untuk mengejar kebenaran materiil kalo sedari awal sudah didasarkan pada kepalsuan.” beber Jaka.

Saat perjanjian dibuat, tambah Jaka, nama MG ini tidak ada di dalam akta PT TDU, bahkn setelah diteliti ulang, akta pendirian PT CIM dengan tanggal perjanjian kerjasama yang dijadikan salah satu bukti di dalam perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

“ Bagaimana bisa dia berada di dua tempat yang berbeda pada hari yang sama. Satu di Malang, satu di Surabaya. Padahal berdasarkan keterangan saksi, proses penyusunan perjanjian di Pakuwon itu dimulai siang sampai malam. Terus siapa yang tandatangan akta di Malang?” ujarnya heran.

“ Terlebih lagi selama ini MG memgaku sebagai Pemilik IUP, dan keterangan itu diaminkan oleh saksi-saksi lain. Tapi ketika kita cek profil perusahannya di Ditjen AHU, engga ada nama MG tercantun pada saat perjanjian itu dibuat. Jadi pengakuan sebagai pemilik IUP itu dasarnya dari mana? Makanya ini lah kenapa kita merasa perlu untuk kembali menghadirkan MG, cukup jaksa aja yang jadi korban martabat palsunya MG, kalo engga boleh dibilang sengaja, tapi majelis hakim harus tahu fakta sebenarnya. Biar persidangan ini bisa sama-sama mendapatkan penjelasan soal apa dasarnya dia meminta jaminan tambang untuk pemilik IUP padahal dia bukan pemilik IUP..” pungkasnya.

Sementara Humas PN Surabaya Martin Ginting saat dikonfirmasi terkait laporan ini menyatakan pihaknya sudah bertanya kepada majelis hakim yang menyidangkan tentang saksi yang dimaksud, dan ternyata sudah pernah dihadirkan oleh Jaksa dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah.

“ Nah, kalau diminta dihadirkan lagi, sidah diminta kepada JPU tapi tidak berhasil dihadirkan kembali, kalau pengacara mau menghadirkan kan tidak dilarang. Jaksa sudah merasa cukup keterangan saksi tersebut,” ujar Ginting, Senin (12/4/2021).

Ginting juga menegaskan bahwa Hakim tidak bisa dikendalikan oleh pengacara. Hakim yang memimpin persidangan. Jadi apabila saksi diperiksa dua kali dimuka persidangan hal itu berlebihan.

“ Kalau hakim di laporkan pengacara kemana mana maka kita tunggu saja hasilnya. Silahkan bikin saja laporan itu hak mereka,” ujarnya. [uci/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar