Peristiwa

Pemkot Beri BPJS Ketenagakerjaan Untuk Pengurus Kampung, PDIP: Nguwongne Wong

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Achmad Hidayat, mengapresiasi program Pemerintah Kota (Pemkot) ditujukan kepada pengurus kampung. Para pengurus RT, RW, hingga LPMK se-Kota Surabaya mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkot.

“Kebijakan ini tentu nguwongne wong (memanusiakan manusia) yang telah bekerja ikhlas,” ujar Hidayat.

Program tersebut diberikan kepada pada pengurus kampung yang berada di 9.107 Rukun Tetangga (RT), 1.360 Rukun Warga (RW) dan 154 LPMK yang tersebar di 31 kecamatan. Untuk program ini, Pemkot menganggarkan Rp11,2 triliun yang dialokasikan dari APBD 2023.

Hidayat mengatakan program ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Tentu, masyarakat bangga dengan adanya program ini.

“Segenap pengurus kampung tentu bangga dan berbahagia, karena di samping mendapatkan insentif yang sangat memadai juga diberikan jaminan ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pelayananan pada warga Surabaya,” terang Hidayat.

Dia juga menjelaskan, tujuan diberikannya BPJS Ketenagakerjaan kepada para pengurus RT, RW dan LPMK adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada mereka saat menjalankan tugas. Seperti membantu pendataan warga tidak mampu hingga usulan pembangunan di kampung.

“Corak pembangunan berbasis partisipasi warga dan berorientasi kerakyatan dapa terlihat jelas dari berbagai kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintah kota surabaya,” kata politisi muda ini.

Selain itu, Hidayat juga menyinggung sejarah sistem jaminan nasional yang diprakarsai oleh Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Di mana terdapat jaminan hari tua dan jaminan kecelakaan kerja bagi para peserta. [asg/beq]

Apa Reaksi Anda?

Komentar