Peristiwa

Pemkab Malang Siap Bongkar Lokalisasi Girun

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Malang siap merobohkan bangunan rumah yang ada di komplek lokalisasi Girun, Gondanglegi. Pembongkaran rumah yang dijadikan ajang mesum tersebut lantaran bangunan rumah ditempat itu terbukti tidak memiliki izin atau ilegal.

Kepala Satpol PP Kabupaten Malang Nazarudin Hasan melalui Sekretaris Satpol PP Kabupaten Malang Firmando Hasiholan Matondang mengatakan, semua bangunan yang berada di eks lokalisasi Girun merupakan bangunan liar atau tidak berizin. Pasalnya, bangunan komplek pelacuran itu berdiri di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya, dan tidak memiliki izin untuk mendirikan bangunan.

“Berdasarkan hasil pertemuan dengan PT. KAI Daop 8 kemarin (Selasa 28 Juli 2020- red), ternyata tidak ada izin mendirikan bangunan di sana ataupun kerjasama sewa. Itu akan kami laporkan ke Bupati. Karena sudah menyalahi aturan,” ungkap Firmando, Rabu (29/7/2020).

Menurut Mando sapaan akrabnya, setelah mengetahui jika bangunan tersebut tidak memiliki izin, maka, dirinya saat ini menunggu keputusan Pemkab Malang untuk membongkar bangunan liar tersebut. “Kami nunggu intruksi pimpinan. Kami tidak ingin mendahului keputusan pimpinan. Hari ini sudah saya sampaikan ke pak Bupati. Tinggal tunggu saja,” tegasnya.

Sebagai informasi, puluhan rumah di Girun, Gondanglegi tersebut hingga kini diketahui sebagai tempat untuk praktik prostitusi kembali. Padahal, Pemkab Malang telah menutup lokalisasi Girun tersebut pada 2014 silam oleh tim penanganan dan penutupan pekerja seks di wilayah Kabupaten Malang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang kala itu. [yog/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar