Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Pemberian BPNT Dibatasi Oleh Agen, Kadinsos Kabupaten Pasuruan : Saya Gak Mau Komentar Sanksi

Pasuruan (beritajatim.com) – Polemik warga desa Kebotohan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan yang ramai-ramai mengembalikan beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ke rumah Kades ditanggapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan. Selain mengeluhkan kualitas beras yang buruk, warga desa Kebotohan juga merasa keberatan jika harus disuruh menghabiskan seluruh uangnya untuk beli beras dan telor di agen-agen pilihan dari kepala desa.

Kejadian ini sudah dilakukan di dua daerah di Kabupaten Pasuruan, yakni di desa Kebotohan dan desa Lekok. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi mengatakan bahwa agen tidak diperbolehkan mengarahkan apalagi memaksa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) membelanjakan dana BPNT untuk beli sembako di agen tertentu.

“Warga nggak boleh diarahkan buat beli sembako. KPM bebas membelanjakan BPNT di semua warung,” ujar Suwito saat dikonfirmasi Selasa (08/03/2022).

Suwito juga mengatakan bahwa BPNT tersebut harus digunakan untuk membeli sembako. Pembelian sembako ini disarankan guna membeli protein, karbohidrat dan mineral. “KPM disarankan untuk membeli sembako. Seperti halnya protein, karbohidrat, dan mineral,” lanjut Suwito.

Sebelumnya warga Kebotohan dan Lekok Kabupaten Pasuruan diarahkan guna menghabiskan dana BPNT senilai Rp 600.000 ke agen yang sudah ditunjuk. Menurut Rahmadiah, dari agen yang ditunjuk kepala desa, tiap warga mendapatkan 2 karung beras seberat 25 kilogram per karung ditambah dua kilogram telur. “Katanya kalau nggak beli di agen yang dipilih kades nanti bisa-bisa gak dapat bantuan lagi,” keluh Rahmadiah.

Sedangkan warga asal Lekok yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan, jika warga tidak membelanjakan di agen pilihan akan diberhentikan bantuannya. Ia juga mengatakan bahwa bantuan sebesar Rp 400.000 harus disetorkan keagen. “Ada beberapa oknum perangkat desa dan kader desa yang menghadang KPM. Penghadangan ini guna menyerahkan uang Rp 400.000 untuk ditukarkan ke agen,” ujarnya.

Guna Pemberian BPNT tersalurkan dengan benar, Kadinsos menyarankan agar setiap pembelian menyertakan struk. Hal ini dimaksudkan agar dana BPNT tidak disalahgunakan warga untuk membeli kebutuhan lain selain sembako.

Sedangkan pemberian sanksi ke oknum agen Dinsos Kabupaten Pasuruan tak mau berkomentar. Pasalnya Kemensos hanya menyerukan pemberian bantuan. “Kalau sanksi saya tak mau berkomentar. Tugas kami hanya memberikan BPNT jika itu sudah tersalurkan, sudah selesai tugas kami,” tutup Suwito. (ada/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar