Peristiwa

Pembahasan UMK Gresik Tahun 2023 Cukup Alot

Foto ilustrasi

Gresik (beritajatim.com) – Rapat pleno pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) 2023 berlangsung alot. Dewan pengupahan masih belum memutuskan nominal yang diusulkan untuk UMK 2023 ke Gubernur Jawa Timur 7 Desember 2022. Alotnya pembahasan ini karena buruh tetap kukuh meminta kenaikan sebesar 13 persen.

Seperti diketahui, pembahasan UMK 2023 berlangsung sejak kemarin (21/11). Antara pengusaha, buruh, pemerintah, hingga akademisi melakukan rapat pleno untuk memutuskan usulan daerah. Sebelum rapat pleno tersebut diserahkan kepada Bupati untuk selanjutnya diusulkan ke Provinsi.

Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah telah memutuskan kenaikan UMK 2023 tidak boleh melebihi 10 persen. Hal ini disesuaikan oleh daerah masing-masing.

Terkait dengan kenaikan ini, Ichwansyah, perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, rapat pleno yang digelar hari ini masih terkait legal standing. Apakah menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 atau Permenaker nomor 18 tahun 2022.

“Hasil rapat pleno belum menemukan titik terang, dan masih berjalan alot,” ujarnya, Senin (21/11/2022).

Masih menurut Ichwansyah, pihak pengusaha mengusulkan penyesuaikan UMK 2023 itu menggunakan PP nomor 36 tahun 2021. Hal itu telah melalui rapat internal Apindo dalam membahas kenaikan UMK ini. “Kami mengacu pada PP nomor 36,” paparnya.

Sementara itu, Imam Syaifuddin perwakilan pekerja mengatakan, sejak awal buruh menginginkan UMK 2023 naik 10-13 persen dari UMK 2022. “Kami tetap mengacu pada jalur yang dibenarkan undang-undang,” katanya.

Ia menambahkan, hasil rapat dari internal buruh sendiri tetap akan mengusulkan kenaikan UMK sebesar 13 persen. Bahkan, para buruh berencana akan turun ke jalan.

Meski demikian, pihaknya mengakui apabila aturan pengupahan yang baru dari pemerintah pusat ada sedikit kebijakan angin segar.

“Kebijakan pimpinan bupati dan penetapan gubernur nantinya bagaimana,” imbuhnya.

Sementara itu, secara terpisah Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnaker Gresik Joko Budi Sutrisno menyatakan pembahasan penyesuaian UMK Gresik 2023 masih berlangsung. Apalagi penetapan UMK 2023 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan mundur pada 7 Desember 2022 mendatang.

“Rencana akan ditetapkan 30 November 2022, kemudian mundur ke 7 Desember. Ini masih kami bahas di dewan pengupahan secara matang,” tandasnya. [dny/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar