Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Pedagang Terus Dengungkan Penolakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro

Ribuan pedagang pasar kota Bojonegoro saat melakukan aksi dana di depan Kantor Pemkab Bojonegoro, Jumat (14/1/2022)

Bojonegoro (beritajatim.com) – Para pedagang Pasar Kota Bojonegoro terus mendengungkan penolakan relokasi pasar yang akan dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ke Pasar Banjarejo 2 atau sekarang disebut sebagai Pasar Wisata. Terakhir pada Jumat 14 Januari 2022 lalu ribuan pedagang menggelar aksi damai di depan Kantor Pemkab Bojonegoro menyuarakan penolakan tersebut.

Sebelumnya para pedagang sudah beberapa kali melakukan gerakan dengan menggelar rapat dengar pendapat dengan unsur eksekutif maupun bersama dengan legislatif. Namun, aksi yang dilakukan para pedagang tersebut hingga kini belum menemukan titik temu. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro bersikeras tetap memindahkan para pedagang ke pasar wisata.

Pemindahan tersebut dilakukan usai disahkannya Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041. Dalam Perda RTRW tersebut salah satunya wilayah pasar kota beralih menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Relokasi para pedagang pasar kota itu dilakukan karena Pemkab Bojonegoro akan membangun taman terbuka di kawasan bekas bangunan pasar.

Salah satu perwakilan pedagang pasar kota Bojonegoro Agus Mujianto mengungkapkan bahwa pemindahan pedagang pasar kota Bojonegoro tersebut tidak bisa dilakukan serta merta. Para pedagang pasar sendiri mengaku tidak pernah diajak bicara adanya rencana pemindahan. Apalagi banyak pedagang yang sudah mengantongi perjanjian awal penempatan dan pembelian kios, bidak, maupun los di pasar.

Dia merunut sejarah pembangunan pasar kota Bojonegoro yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro ini dilakukan antara tahun 1993 hingga 1994. Saat itu Pemkab Bojonegoro menggandeng pihak ketiga dari PT Alindo Ampuh Abadi dan melakukan perjanjian dengan para pedagang yang akan menempati bidak, kios maupun los di pasar dengan sistem sewa beli yang dibuktikan dengan akte.

“Perjanjian PT Alindo dengan pedagang pasar ini mengikat secara sah dan perjanjian antara Pemkab Bojonegoro dengan PT Alindo juga sah. Siapa pun sekarang harus tunduk terhadap perjanjian yang sudah ada dalam undang-undang. Maka jika ada satu pihak yang akan melakukan keputusan sepihak ini tidak sah secara hukum,” jelasnya.

Pasar tradisional tersebut merupakan yang paling besar di Bojonegoro dan letaknya sangat strategis karena berada di tengah kota serta berdekatan dengan pusat pemerintahan. Para pedagang yang menempati pasar juga sudah puluhan tahun. Ada sekitar 2.000 pedagang lebih yang ada di dalam pasar maupun di luar kawasan. Pedagang yang berada di luar pasar ini saat ini sistemnya hanya membayar retribusi sedangkan yang ada di dalam pasar harus membeli.

“Para pedagang ini saling menyadari, meski pedagang yang ada di dalam harus beli bidak dan yang ada di luar hanya membayar retribusi,” ungkapnya dalam rapat dengar pendapat terkait Relokasi Pasar Kota dan Pengelolaan Pasar Banjarejo di DPRD Bojonegoro, Sabtu (25/12/2021).

Sementara dalam aksi terakhir yang dilakukan ribuan pedagang pasar menuntut kepada Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah agar bisa membuat kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya dan mencabut rencana pemindahan padagang pasar kota Bojonegoro ke Pasar Banjarejo 2 atau pasar wisata.

“Bupati dipilih secara politik, suaranya juga dari pedagang. Jika bupati saat ini tidak memberikan kebijakan yang membela rakyat maka pedagang pasar sudah menyiapkan upaya hukum,” tegasnya.

Saat melakukan aksi damai di depan kantor Pemkab Bojonegoro para pedagang tidak ditemui Bupati Anna Mu’awanah. Mereka ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah bersama Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Sukaemi. Dalam tanggapannya sekda berjanji akan mencatat masukan dari para pedagang untuk dibahas kembali dengan kepala daerah. [lus/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar