Peristiwa

PDIP: Perda Retribusi di Jember Harus Cerminkan Arah Kebijakan Jokowi

Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo

Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki tiga peraturan daerah baru terkait retribusi, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tiga perda baru ini diharapkan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

“PDI Perjuangan sebagai partai pemerintah meminta agar perda – perda tersebut harus mencerminkan arah kebijakan dari pemerintahan Jokowi. Perda–perda tersebut harus ramah Investor, sehingga tidak menghambat masuknya investasi – investasi baru,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo, Kamis (9/4/2020).

“Ketiga, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam memunculkan destinasi atau tujuan wisata baru untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Kami juga mendesak adanya penertiban retribusi – retribusi liar,” kata Edi.

Perubahan retribusi ini hendaknya tidak membebani masyarakat kecil, apalagi retribusi umum yang ada di rumah sakit. “Kami meminta adanya rasionalisasi restribusi untuk pengembangan Investasi utamanya pasca pandemi Covid-19,” kata Edi.

Sementara itu, Muhammad Ghofir dari Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, retribusi ini harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan. “Kalau memang bisa dipermudah tanpa melanggar peraturan, maka permudahlah. Jangan sebaliknya, hal yang seharusnya mudah malah dibuat sulit. Masyarakat harus merasakan manfaat dari retribusi yang mereka berikan,” katanya.

“Dengan adanya retribusi ini, kami mengingatkan agar tidak ada biaya – biaya lain di luar ketentuan yang ada. Tidak ada biaya yang mengarah ke pungli. Semuanya harus dijalankan dengan profesional. Retribusi juga diharapkan bisa menyumbang PAD kabupaten Jember,” jelas Ghofir. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar