Peristiwa

Partai-Partai Geram, Faida: Itu Pengalaman dan Idealisme Pribadi Saya

Petahana Calon Bupati Faida-Vian saat mendaftar ke KPU Jember, Minggu (6/9/2020)

Jember (beritajatim.com) – Pengurus sejumlah partai politik berang, saat Bupati Jember Faida mengungkapkan perebutan rekomendasi pencalonan kepala daerah yang memakan biaya miliaran rupiah. Partai Nasional Demokrat, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa menilai pernyataan Faida ini tak sesuai kenyataan.

Pernyataan Faida yang belakangan menjadi viral di media sosial itu terlontar dalam acara webinar bertopik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020.

“Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus.”

“Apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat: membeli kesempatan, membayar kepercayaan, itu bukan suatu awalan yang baik dan saya meyakini tidak akan mendapat rido dari Allah SWT,” kata Faida.

Usai pendaftaran calon bupati dan wakil bupati di Komisi Pemilihan Umum Jember, Minggu (6/9/2020), Faida mengatakan, pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk menyinggung siapapun. “Tetapi sebagai suatu pengalaman pribadi, pandangan pribadi, dan idealisme pribadi, terhadap bagaimana berjuang menjadi pemimpin yang tegak lurus. Itu murni pandangan pribadi saya yang orang boleh menyetujui dan boleh mengkritisi,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur mengatakan, tidak ada permintaan mahar di partainya untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan bupati pada pemilihan kepala daerah 2015 dan 2020. “Tidak ada yang berubah,” katanya.

Nasdem adalah salah satu pengusung utama Faida dalam pilkada Jember lima tahun lalu. Tahun ini, Nasdem mencalonkan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman menjadi calon bupati dan wakil bupati.

Marsuki menolak anggapan Faida soal adanya perebutan rekomendasi. “Bukan perebutan. Pendaftaran (mencari rekom) sesuai prosedur. Beliau tidak mendaftar di tingkat kabupaten. Kalau tidak daftar kan ya bagaimana? Berarti beliau sudah ada jalan yang lain,” katanya.

Wawancara dengan calon bupati petahana Kabupaten Jember Faida

Dikirim oleh Beritajatim.com pada Minggu, 06 September 2020

Marsuki tidak menampik peran Faida dalam mendongkrak kursi Nasdem di DPRD Jember. Namun ia mengingatkan, bahwa keberhasilan tersebut bukan hanya satu orang. “Ini kesuksesan bersama,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Zarkasi mengatakan, pernyataan Faida soal mahar sama sekali tidak benar. “Beliau tidak menyebut salah satu partai, artinya dia mengatakan semua partai politik. Lho dia tidak mendaftar (jadi calon bupati) di Partai Demokrat, kok bisa berkomentar begitu, tahu dari mana?” katanya.

“Menurut saya, beliau gegabah mengatakan itu. Kalau beliau mau mencalonkan diri sebagai calon bupati independen silakan. Tapi jangan lalu mengeluarkan statement seperti itu. Itu betul-betul tidak layak. Di Partai Demokrat, apa yang disampaikan Bu Faida itu (soal mahar) sama sekali tidak benar, baik proses mulai dari pendaftaran sampai dengan keluarnya rekom. Hal-hal yang beliau sampaikan tidak mengandung kebenaran,” kata Zarkasi.

Apa implikasi pernyataan Faida? “Beliau hanya sekadar menuding. Kalau beliau hanya sekadar ngomong, akan jadi masalah besar buat beliau ke depannya. Implikasinya, pada suatu saat beliau harus bertanggung jawab terhadap kebenaran apa yang beliau ucapkan,” katanya.

Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PKB Ayub Junaidi heran dengan pernyataan Faida yang kontradiktif. “Katanya dulu pada saat mencalonkan diri awal (pada pilkada 2015) dia tidak pernah dimintai uang oleh partai politik, kok sekarang ngomongnya berbeda saat (mencalonkan diri) tidak lewat parpol? Ini aneh. Omongan Faida kontradiktif,” katanya.

“Harus diingat: Faida bisa menjadi bupati karena melalui partai politik. Itu harus digarisbawahi agar masyarakat tahu. Kok sekarang ngomong seakan-akan menjelekkan partai. Partai politik adalah salah satu pilar di era demokrasi. Saya sangat menyayangkan Bu Faida dengan statementnya yang muncul di media sosial,” kata Ayub.

Ayub meminta agar Faida membedakan antara mahar rekomendasi dengan biaya operasional politik saat pilkada. “Biaya (ikut pilkada) memang besar. Jumlah saksi (pemungutan dan penghitungan suara) saja berapa? Independen juga biaya besar. Ayo kita jujur saja: berapa biaya mencalonkan diri lewat independen? Tidak usah susah-susah: berapa biaya kertas dan (upah) untuk petugas yang jalan (mengumpulkan dukungan)?” katanya. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar