Peristiwa

MUI Kota Probolinggo Bakal Koreksi Perda Izin Hiburan

Probolinggo (beritajatim.com) – Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Probolinggo, menyiapkan langkah koreksi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo, No 9 tahun 2010 tentang izin hiburan.

Skenario ini dilakukan, apa bila sampai pada batas waktu tertentu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, bersama DPRD tidak menerbitkan perda pengganti.

Ketua Komisi Hukum MUI Kota Probolinggo, Habib Tirmidzi, kepada beritajatim.com Senin (19/8/2019) mengungkapkan, Perda No 9 tahun 2010, sudah menjadi pemicu polemik terkait hiburan malam.

Sehingga wacana mengkaji ulang peraturan tersebut perlu disampaika. “Sementara tidak sampai judicial review ya. Perda itu layak dipertahankan atau apa mewakili kepentingan warga Kota Probolinggo, itu akan kita lakukan uji materi,” katanya.

Dalam eksaminasi perda dimaksud, lanjut Tirmidzi, akan diundang juga pakar hukum dan pakar keagamaan. “Kita akan duduk bersama melakukan kajian. Dan yang harus digarisbawahi, jangan sampai peraturan-peraturan yang lain memberikan celah sedikitpun kepada praktik-praktik kemaksiatan,” tutup dia.

Dijumpai terpisah, Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, menyatakan, pemkot segera mempelajari kemungkinan mencabut Perda No 9 Tahun 2010.

Menurut pria akrab disapa Habib Hadi, ini, keberadaan hiburan malam di Kota Probolinggo, lebih banyak mendatangkan mudhorot. “Banyak kasus-kasus kriminal yang sudah diproses kepolisian. Ya muaranya dari tempat-tempat hiburan malam itu. Kami akan segera susun perda pengganti,” tegasnya.

Seperti diketahui, belakangan tengah terjadi polemik penutupan tempat hiburan malam di Kota Probolinggo. Walikota setempat bergeming tak akan memperpanjang izin tempat karaoke Pop City dan 888.

Sementara DPRD setempat merekomendasikan agar pemkot kembali membuka dua tempat hiburan malam dimaksud. Dewan menilai perda No 9 tahun 2010 tentang izin hiburan belum dicabut. [eko/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar