Peristiwa

Mudik Kapal Dilarang 6-17 Mei, Gapasdap: Bagaimana Mereka yang Dikecualikan?

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengakui sudah mendengar bahwa akan ada larangan dari PT ASDP Indonesia Ferry untuk menjual tiket penumpang pada 6-17 Mei 2021.

“Jika memang pengusaha angkutan penyeberangan dilarang menjual tiket kepada penumpang, lalu bagaimana dengan mereka yang dikecualikan seperti TNI/Polri, ASN, pegawai swasta yang membawa surat tugas dari atasannya dan pekerja migran serta santri yang pulang. Sebelum dilarang, kami harap ada koordinasi antara pusat, Kemenhub dan kami para pengusaha di Gapasdap. Jangan sampai pelaksanaannya nanti rumit di lapangan, karena mereka menunjukkan surat tugas,” katanya kepada wartawan di kantornya, Senin (26/4/2021).

Keputusan pemerintah melarang mudik karena belajar pengalaman setiap usai libur panjang, kasus Covid-19 meledak. Belum lagi ledakan kasus di India.

“Memang ini menjadi keputusan yang sulit bagi pemerintah. Festival perayaan keagamaan Hindu di Sungai Gangga India tidak dilakukan secara protokol kesehatan. Meskipun manusia banyak kesamaannya, tapi suasana culture antara India dan Indonesia tidak apple to apple sama. Ada ritual Salat Ied berjamaah dan sebelumnya Salat Tarawih di Indonesia. Rakyat Indonesia cukup patuh. Saya kunjungi airport dan rest area tol yang menggunakan armada angkutan umum mereka patuh memakai masker. Tolong dibedakan kejadian di India dan Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya menyarankan agar pemerintah tetap mengendalikan penyebaran Covid-19. Gapasdap khawatir jika mudik dilarang, pemudik akan menggunakan angkutan pribadi dan angkutan gelap melalui jalan-jalan tikus.

“Masih ada 7 juta warga negara Indonesia yang berupaya mudik dengan berbagai alasan. Mungkin tahun lalu mereka sudah tidak mudik. Mudik bisa dilaksanakan, tapi dengan protokol kesehatan lebih ketat. Tidak henti-hentinya pemerintah desa memonitor warganya yang pulang kampung atau mudik. Kemudian, diperlukan ruang karantina dan sosialisasi kepada masyarakat,” tegasnya.

“Kesadaran masyarakat akan muncul dengan mematuhi aturan bukan karena paksaan, tapi kesadaran sendiri. Perekonomian nasional butuh dijaga. Sektor transportasi umum juga urat nadi perekonomian. Nyawa manusia memang tidak bisa dibeli dengan perekonomian yang baik. Jika semua kapal penyeberangan tidak boleh jalan pada 6-17 Mei, hanya kamilah yang tetap mengeluarkan biaya biaya secara penuh,” imbuhnya.

Mengapa masih mengeluarkan biaya? “Kapal tidak boleh ditinggalkan ABK-nya selama 24 jam. Cuaca buruk membuat kapal-kapal tidak boleh bersandar dan cari tempat berteduh paling aman. Tetap butuh pasokan energi, mesin induk dan genset harus tetap standby dan tidak bisa ditinggalkan seperti mobil. Perawatan berkalanya atau dockingnya dilakukan satu tahun sekali, diperiksa semua dan diganti material yang berkurang. Meskipun kapal menganggur wajib dirawat, biayanya tidak murah,” pungkasnya. (tok/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar