Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Mediasi, PSHT Dawarblandong Mojokerto Diimbau Tidak Gunakan Atribut Diluar Latihan

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan mediasi bersama perwakilan warga PSHT di Kantor Polsek Dawarblandong.

Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilakukan mediasi antara perwakilan warga perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) dengan Polresta Mojokerto, ribuan pesilat membubarkan diri. Kapolresta Mojokerto menghimbau agar warga pencak silat tidak menggunakan atribut di luar kegiatan latihan karena akan menimbulkan konflik.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan mengatakan, aksi dari warga PSHT tersebut terkait kasus yang sedang ditangani oleh Polsek Dawarblandong. “Terkait TKP penganiayaan, yang korbannya kebetulan warga PSHT. Penganiayaan yang ditanyakan mereka adalah penganiayaan yang terjadi dini hari kemarin,” ungkapnya, Selasa (23/11/2021).

Kapolresta menjelaskan, aksi penganiayaan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut terjadi antara pukul 00.45 WIB – 01.30 WIB. Di lokasi kejadian tidak ada saksi mata dan lampu penerangan jalan tidak ada. Pihaknya mendapatkan laporan aksi penganiayaan tersebut di saat korban menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Lamongan.

“Jadi korban dilarikan ke rumah sakit yang ada di Lamongan. Setelah mendapatkan laporan, kami langsung melakukan langkah-langkah yang saya pimpin langsung. Ada tiga orang korban, satu luka parah dan satu luka sayatan di bagian tangan. Masalahnya, atribut yang digunakan di luar dari kesepakatan,” ujarnya.

Kapolresta Mojokerto, AKBP Rofiq Ripto Himawan mediasi bersama perwakilan warga PSHT di Kantor Polsek Dawarblandong.

Yakni agar tidak terjadi konflik di lapangan, lanjut Kapolresta, maka disepakati tidak menggunakan atribut di tempat umum. Karena hal tersebut akan memancing terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Kondisi korban saat ini sudah membaik. Menurutnya, aksi penganiayaan tersebut bukan masalah perguruan pencak silat.

“Tapi siapapun yang melanggar aturan hukum, normatif yang ada di Republik Indonesia maka harus dilakukan sesuai dengan aturan. Sudah banyak yang kita periksa, memeriksa CCTV, menggambar sketsa wajah semoga ada titik terang sehingga kami bisa menyimpulkan harapan dari warga PSHT ada proses hukum,” tuturnya.

Kapolres mengapresiasi warga PSHT yang datang ke Polsek Dawarblandong untuk menanyakan bukan melakukan aksi hingga membabi buta. Menurutnya, aksi yang dilakukan ribuan pesilat tersebut ada nilai positifnya karena mereka datang untuk mempertanyakan kasus yang sedang ditangani Polsek Dawarblandong.

“Ada nilai positifnya, mereka mempertanyakan kepada aparatur penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum. Hanya saja mungkin lain waktu, caranya tidak menganggu ketertiban umum, fasilitas publik dan tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan. Harapan saya seperti itu,” tegasnya. [tin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim TV

Monstera Cafe, Tempat Kopi Hits di Puncak Kota Batu

APVI Tanggapi Soal Kenaikan Cukai Rokok Elektrik

Anoa Dataran Rendah Koleksi KBS Mati