Peristiwa, Politik Pemerintahan

Mediasi, Problem Pengolahan Limbah Non-B3 PT SAI dengan Warga di Mojokerto Selesai

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo saat mediasi dengan PT SAI dengan warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Problem pengelolaan limbah non-B3 PT Surabaya Autocomp Indonesia (SAI) dengan warga Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto akhirnya menemui titik temu. Ini setelah proses mediasi dijembatani Pjs Bupati dan Kapolres Mojokerto, Selasa (3/11/2020).

Seperti diketahui bersama, warga Lolawang menuntut agar pengelolaan limbah pabrik Pemilik Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang kendaraan atau wiring harness tersebut dapat diserahkan ke warga setempat. Dari pertemuan tersebut, didapatkan beberapa win-win solution yang mendapat kesepakatan bersama.

Antara lain, pengelolaan limbah tersebut dapat diberikan pada warga Lolawang, asal dalam kewenangan BUMDes. Semua syarat-syarat pengelolaan limbah juga harus terpenuhi, mulai dari quality control hingga dampak lingkungan. Namun, di sisi lain diketahui bahwa Desa Lolawang belum memiliki BUMDes yang dimaksud.

Pjs Bupati Mojokerto, Himawan Estu Bagijo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto siap membantu dalam proses hingga legitimasi hukum. Mulai dari pembentukan BUMDes yang akan dikawal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk izin teknis pengelolaan limbah.

Bagian Hukum untuk mengawal kontrak kerjasama, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta dinas-dinas terkait yang berhubungan. Pjs Bupati juga berkali-kali menegaskan jika urusan pengelolaan limbah, tidak boleh dilakukan serampangan.

“Tadi kita clear-clearan dengan warga. Kita berdialog apakah mereka bisa ngelola? Mereka bilang bisa. Tapi, kita sepakati yang ngelola ini harus BUMDes, tidak boleh perorangan. Nah, ternyata BUMDes-nya ini belum ada. Nanti, Pemkab akan bantu gimana alurnya. Intinya tetap, pengelolaan ini tidak bisa sembarangan. Tidak boleh perorangan,” ungkapnya.

Masih kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur, namun harus ada hak dan tanggungjawab yang berjalan imbang. Pjs Bupati Mojokerto mewanti-wanti, jika pengelolaan telah dipegang BUMDes, nantinya benar-benar harus dijalankan dengan baik. Sehingga tidak mengganggu kelangsungan produksi PT SAI.

“Kita nggak bisa seenake dewe. Harus ikut aturan. Jangan lihat kontraknya saja, tapi tanggung jawab juga. Kalau (pengelolaan) sampai mandeg di jalan, produksi bisa terganggu. Harus ganti rugi. Ini bukan soal sepele, ini penanaman modal asing. 5.000 an karyawannya adalah warga kita sendiri. Dia punya QC luar biasa, produknya juga diawasi. Kalau ada berita SAI langgar lingkungan, nanti bisa direject barangnya. Yang rugi siapa? Kita juga, kan?” katanya.

Selain itu, Pjs Bupati menegaskan, apabila syarat tidak dipenuhi sampai bulan Desember, maka hak pengelola limbah masih akan diberikan pada pihak ke-tiga. Dalam masalah tersebut, lanjut Pjs Bupati, Pemkab Mojokerto akan menjadi mediator antara pihak pabrik dengan warga Desa Lolawang.

“Kalau syarat tidak dipenuhi sampai Desember, hak pengelola masih dipegang pengelola exisiting. Kalau desa sudah mampu menuhi, maka ini untuk desa. Jadi sama-sama fair. Semua syarat, yang menentukan nanti pemerintah. Saya sudah batasi, warga tidak boleh berhubungan langsung dengan PT SAI. Itu berbahaya. Jadi harus melalui DLH. Pemerintah menjadi mediatornya. Kami harus bisa mengadvokasi sekaligus melindungi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander mengaku lega karena problem ini dapat menemui solusi dan berharap, kesepakatan tersebut menjadi jalan terbaik bagi semua pihak. “Alhamdulilah miss komunikasi selesai. Kita sepakat ada koridor-koridor yang harus dipenuhi. Proses pengurusan perizinan surat-surat, sebagaimana legitimasi hukum, tetep memakai tender-tender yang sudah punya kontrak sampai Desember,” tegasnya.

Masih kata Kapolres, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan seperti biasa, akan tetap berjalan dan tidak mengganggu iklim investasi. Sehingga karyawan yang kerja di PT SAI juga kerja dengan baik, nyaman dan aman. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar