Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Kolaborasi dengan Dinkes

Mbak Rere Sosialisasi Perda Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Warga Kota Kediri

Kediri (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Kediri Regina Nadya Suwono melakukan sosialisasi peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah kepada masyarakat di Kantor Kelurahan Semampir, Kota Kediri.

Melalui sosialisasi ini, politisi perempuan PDI Perjuangan Kota Kediri ini berharap seluruh warga Kota Kediri telah tercover oleh jaminan kesehatan.

“Kita memberikan edukasi kepada masyarakat apa sih porsi anggota DPRD dan hasil tugas kita. Produk hukum kita sosialisasikan kepada masyarakat. Topi hari ini terkait jaminan kesehatan. Sebab, kesehatan memang unsur paling penting, dan semua masyarakat Kota Kediri untuk mendapat jaminan kesehatan,” kata Mbak Rere, panggilan akrab Regina.

Dalam sosialisasi produk hukum ini, Regina menggandeng Dinas Kesehatan setempat. Tujuannya, agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa memberikan gambaran riil tentang program Jamkesda di Kota Kediri yang sudah berjalan sejak 2019 lalu.

“Masyarakat cukup antusias dan kritis ya. Mereka menanyakan mekanisme-mekanisme dan sangat terbuka. Ini menandakan, masyarakat sudah melek informasi publik,” lugas wakil rakyat jebolan perguruan Luar Negeri Ini.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri dr. Fauzan Adima mengaku berterima kasih telah diberi ruang untuk menjelaskan Perda Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Jamkesda. Produk hukum ini, kata Fauzan, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Kediri melalui Dinkes dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat.

“Perda itu sudah tahun 2019, kalau ada masyarakat yang belum tahu, itu tanggung jawab kami. Terima kasih, kami sudah difasilitasi dan ini sudah ada aturannya. Kota Kediri sudah punya jaminan kesehatan, dimana seluruh penduduk Kota Kediri sudah dijamin kesehatannya,” tegas dr. Fauzan.

Sedangkan untuk warga yang belum memiliki jaminan kesehatan sesuai dengan Perda tersebut bisa mengajukan melalui Kelurahan setempat, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

“Nanti tinggal bawa KTP sama KK. Lalu, akan kami cek kalau memang belum terdaftar, kami akan daftarkan ke BPJS Kesehatan. Dan Pemerintah Kota Kediri sudah menyiapkan anggaran untuk program ini,” lugas Fauzan.

Mantan Direktur Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri ini mengapresiasi kolaborasi antara DPRD dengan Pemerintah Kota Kediri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang produk hukum ini. Menurutnya, proses pembentukan peraturan daerah memang tidak lepas dari peran eksekutif dan legislatif.

“Memang dalam proses pembentukan peraturan daerah tidak lepas dari pemerintah dan DPRD. Penyerapan aspirasi masyarakat disampaikan, dimasukan pasal-pasalnya, setelah itu disahkan di paripurna, baru disosialisasikan kepada masyarakat,” tutupnya. [nm/ted]

 


Apa Reaksi Anda?

Komentar