Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Hari Hak untuk Tahu Sedunia

Masyarakat Berhak Tahu Informasi Publik

Sumenep (beritajatim.com) – Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep menilai sudah saatnya ada keterbukaan informasi layanan publik, karena setiap orang berhak untuk tahu.

“Hari ini memperingati hari Hak untuk Tahu se-dunia, kami juga sosialisasi Peraturan KI (Perki) terbaru nomor 1 tahun 2021 tentang standar informasi layanan publik,” kata Ketua KI Sumenep, Badrul Akhmadi, Selasa (28/09/2021).

Ketua Komisi Informasi Sumenep, Badrul Akhmadi (foto: Temmy)

Ia menjelaskan, Perki baru tersebut berisi tentang standar layanan informasi publik, sejalan dengan UU no 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. “Jadi itu mengatur bagaimana masyarakat mendapatkan informasi layanan publik dengan mudah. Masak mau terus menerus bersengketa informasi?” ujarnya.

Sosialisasi Perki baru tersebut diikuti oleh PPID pembantu yang biasanya dijabat Sekretaris OPD di Sumenep, kemudian dari unsur BUMD.

“Sosialisasi ini akan kami lanjutkan ke kecamatan-kecamatan dan badan publik, agar masyarakat juga tahu tentang hak untuk mendapatkan informasi publik,” paparnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sengketa informasi yang masuk ke KI terbanyak tentang Pemerintahan Desa, berkaitan dengan DD dan ADD. Selain itu juga ada pengajuan sengketa informasi dengan tergugat OPD, Kejaksaan, dan Kepolisian.

“Tetapi sekarang ini bisa dibilang sudah semakin terbuka. Indikasinya, pengajuan sengketa informasi makin turun, dan penyelesaian sengketa informasi makin tinggi,” jelasnya.

Dari data yang ada, selama tahun 2017 – 2021 tercatat sebanyak 305 kasus sengketa informasi yang selesai disidangkan. Sedangkan yang masih belum selesai sebanyak 38 kasus. Saat ini dalam tahap penyelesaian, baik mediasi maupun ajudikasi. [tem/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar