Peristiwa

Mahasiswa Berhasil Desak DPRD Ponorogo Tolak UU Cipta Kerja Omnibus Law

Pimpinan DPRD Ponorogo membuat pernyataan di depan mahasiswa. (Foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Ribuan mahasiswa turun ke jalan di depan gedung DPRD Ponorogo jalan aloon-aloon timur. Ya, mahasiswa yang menamai mereka sebagai aliansi mahasiswa Ponorogo kembali melakukan unjuk rasa, menolak undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Pada aksi unjuk rasa pada Kamis (8/10) lalu, tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mahasiswa. Karena pada waktu itu wakil rakyat tersebut sedang melakukan kunjungan kerja ke luar kota.

Pada unjuk rasa kali ini, para mahasiswa akhirnya ditemui sejumlah pimpinan DPRD Ponorogo. Pantauan beritajatim.com di lokasi, di depan para wakil rakyat tersebut, para mengeluarkan aspirasinya. Bahkan ada pertunjukan teatrikal, bagaimana wakil rakyat yang di senayan dulu memohon-mohon untuk dipilih.

Satu per satu perwakilan mahasiswa melakukan orasi. Mereka tetap bersikukuh menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Mahasiswa menuding DPR dan pemerintah tidak peduli dengan buruh dan rakyat karena banyak pasal dalam omnibus law yang dirasa memberatkan. Bahkan, dinilai lebih berpihak investor asing dibanding pekerja tanah air.

Hingga akhirnya pimpinan DPRD Ponorogo tersebut bersedia membuat surat pernyataan bahwa DPRD Ponorogo menolak pengesahan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian aspirasi mahasiswa tersebut diteruskan ke DPR RI.

“Aspirasi para mahasiswa kita apresiasi dengan membuat pernyataan tersebut. Bahkan surat pernyataan ini akan dikawal bersama sampai tingkat pusat,” kata Ketua DRRD Ponorogo Sunarto, Senin (12/10/2020) sore.

Dengan keputusan tersebut, Narto berharap bisa meredam emosi para mahasiswa. Selain itu yang terpenting untuk keamanan dan ketertiban di Ponorogo. Maka diputuskan untuk menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa.

“Ini demi kondusivitas Ponorogo, akan kami terima risiko apakah DPR atau induk partai kami akan menyetujui,” katanya.

Sementara itu Muhammad Ma’ruf perwakilan dari aliansi mahasiswa Ponorogo mengungkapkan akan melakukan aksi sampai Undang-undang Cipta Kerja dicabut. Meski DPRD Ponorogo sudah melayangkan pernyataan menolak ke DPR RI. Bukan tidak mungkin pihaknya akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar.

“Hari ini massa kami masih 50 persen, kami akan lakukan aksi lagi sampai menang. Kalau UU Cipta Kerja ini dicabut, maka kami tidak akan aksi lagi,” pungkasnya. [end/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar