Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Jelang Iduladha 1443 H

Lamongan Terbitkan Pedoman Tata Cara Sembelih Kurban

Salah satu Pos Check Point bagi kendaraan pengangkut hewan ternak yang didirikan di Lamongan.

Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka mengantisipasi datangnya hewan ternak dari kawasan lain, Disnakeswan bersinergi dengan sejumlah instansi di Lamongan mendirikan belasan check point ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan.

Menurut Kepala Disnakeswan Lamongan Moh. Wahyudi, tugas dari check point ini untuk mengecek setiap kendaraan pengangkut ternak beserta ternaknya sekaligus. Selain itu, upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus PMK di Lamongan.

“Check point ini akan memantau setiap kendaraan pengangkut sapi dan sapi,” kata Mohammad Wahyudi kepada wartawan, Selasa (5/7/2022).


Lebih rinci, Wahyudi menjelaskan, bagi tiap kendaraan pengangkut yang masuk ini harus memenuhi sejumlah kriteria yang sudah ditetapkan, meliputi kendaraan harus disemprot disinfektan, harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), dan sapi tak boleh berasal dari zona merah.

“Kalau dari sesama zona merah masih diperbolehkan,” imbuhnya.

Salah satu Pos Check Point bagi kendaraan pengangkut hewan ternak yang didirikan di Lamongan.

Mengenai penempatannya, Wahyudi menyebutkan, belasan check point itu di antaranya berada di Balai Desa Lamongrejo dan Balai Desa Gebang Angkrik di Kecamatan Ngimbang, serta di perbatasan Sembung Kecamatan Sukorame.

Lalu untuk Kecamatan Babat, check point berada di Kelurahan Banaran dan pasar agrobis. Kemudian di Balai Desa Tlogosadang Kecamatan Paciran, Balai Desa Lohgung di Kecamatan Brondong, juga ada di Desa Petiyin Kecamatan Solokuro, serta 2 lokasi di Kecamatan Mantup, yakni di Pasar Sumberdadi dan Balai Desa Sumberkerep.

“juga ada di Balai Desa Karangbinangun di Kecamatan Karangbinangun. Lalu di Kecamatan Deket berada di Polsek dan Makodim Lamongan yang berada di tepi jalan raya. Untuk Kecamatan Glagah ada di Balai Desa Dukuh Tunggal, lalu di Kecamatan Sarirejo ada di Balai Desa Tambakmenjangan,” sebutnya.

Tak cukup mendirikan check point, tambah Wahyudi, menjelang Iduladha 1443H ini pihaknya juga telah menerbitkan pedoman tata cara penyembelihan hewan kurban, yang berlaku bagi seluruh tempat pemotongan hewan kurban, saat wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melanda.

Sehingga, Wahyudi menegaskan, bagi TPH seperti masjid, musala, maupun tempat yang peruntukannya untuk aktivitas kurban harus diajukan dulu dan wajib kantongi izin.

“Syarat pengajuan pendirian TPH ini di antaranya mendapat persetujuan Disnakeswan, berada di lahan yang luas, menyediakan tempat khusus hewan PMK, steril, tersedia penampungan limbah, dilengkapi fasilitas pembersihan dan desinfeksi, air bersih mengalir, tersedia fasilitas perebusan, laporan dan pendataan jenis, jumlah serta asal hewan,” paparnya.

Demi menyukseskan serangkaian upaya tersebut, Wahyudi berkata, tiap personil di Lamongan hingga saat ini terus melakukan koordinasi dengan Muspika di masing-masing tempat. Selain itu, hal ini juga untuk mencegah penularan PMK agar tak semakin meluas.

“Bagi setiap Kades diimbau untuk melaporkan lokasi penyembelihan di desanya masing-masing, untuk nanti dicek oleh Tim dari Disnakeswan Lamongan,” tandasnya. [riq/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar