Peristiwa

KTP Warga Mojokerto di Markas ISIS Yaman Kian Misterius, NIK Tak Tercantum di Data Base Dispenduk

Rumah di Jalan Basket Blok NN Nomor 16 RT 1 RW 12 Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. [Foto: misti/bj.com]

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebuah Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga Kabupaten Mojokerto ditemukan saat penggerebekan markas jaringan ISIS-Al Qaeda and Arabian Peninsula (AQAP) di Al Bayda, Republik Yaman. Hasil penelusuran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, identitas di KTP tidak ada di data base.

KTP tersebut milik Syamsul Hadi Anwar dengan alamat di Jalan Basket Blok NN Nomor 16 RT 1 RW 12 Perum Japan Raya, Desa Japan Raya, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Namun rumah yang dalam keadaan kosong tersebut milik M Subekhan karena ditinggal pindah ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu.

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyuadi mengatakan, sudah mendengar kabar ditemukannya KTP dengan identitas warga Mojokerto saat penggerebekan markas jaringan ISIS-Al Qaeda and Arabian Peninsula (AQAP) di Al Bayda, Republik Yaman.

“Kami mencari dalam data base kependudukan melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) tidak ditemukan dan menelusuri berdasarkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) juga tidak ada atas nama yang bersangkutan. Dari hasil pengecekan petugas, tidak ada di data base Dispendukcapil,” ungkapnya, Senin (31/8/2020).

Masih kata Bambang, NIK 3516132412850002 dalam KTP atas nama Syamsul Hadi Anwar telah sesuai dengan kode daerah. Ia mencontohkan, NIK Number 3516132412850002 yaitu 35 (Kode Jatim) 16 (Kode Kabupaten Mojokerto), 13 (Kode Kecamatan) dan 0002 (Kode sistem).

“Kami belum bisa memastikan kalau terkait KTP itu asli atau palsu yang jelas tidak ada dalam data base dukcapil. Kemungkinan KTP itu secara fisik diduga pernah ada namun yang bersangkutan pada kenyataan tidak tinggal di alamat seperti yang disebutkan, Perum Japan Raya, Kecamatan Sooko,” katanya.

Apalagi, lanjut mantan Kepala Inspektorat ini, sistem pengawasan KTP dulu belum terintegrasi seperti Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dapat dilacak keberadaannya seperti saat ini. Menurutnya, dalam pembuatan KTP dulu belum ada NIK tunggal sehingga berpotensi dimanfaatkan atau data ganda. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar