Peristiwa

KPK Ingatkan Pengembang di Gresik Tak Main-main Soal PSU

Gresik (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pengembag perumahan di Kabupaten Gresik tak main-main terhadap persoalan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Berdasarkan catatan lembaga anti rasuah itu, dari 258 pengembang. Baru 10 pengembang yang menyerahkan PSU menjelang akhir tahun.

Ketua Satgas Kordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah VI Edy Suryanto dari koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK mengatakan, pihaknya sangat konsen dengan penyerahan PSU.

Pihaknya mengingatkan kepada para pengembang perumahan yang ada di Gresik, agar segera menyerahkan PSU ke Pemkab Gresik.

“Ada potensi tindak pidana jika PSU tidak segera diserahkan ke pemda. Pasalnya, bisa saja pengembang yang mengalih fungsikan lahan yang semua dipakai sebagai taman kemudian diubah menjadi ruko. Sementara tamannya di pindah ke tempat yang tidak layak,” ujarnya, Senin (17/11/2020).

Mengantisipasi hal itu lanjut Eddy, pihaknya melalui satuan tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK melakukan pengawasan terhadap PSU kawasan perumahan.

“Kami minta Camat dan pengembang yang hadir disini untuk merekomendsasikan penyerahan PSU ini segera mungkin,” paparnya.

Eddy menjelaskan, kedatangannya di Gresik juga menyaksikan penyerahan akte PSU dari tiga pengembang perumahan. Ketiga pengembang itu diantaranya PT Swan Mernganti Emas di Menganti, PT Bunga Regency di Dungus Cerme dan PT The Lotus Wringinanom. Perwakilan pengembang itu, menandatangani dihadapan bupati dan Korsupgah KPK serta para Kepala OPD.

Adapun luas areal dari masing-masing pengembang yaitu, PT Swan Mernganti Emas seluas 8 hektar, PT Bunga regency 1 hektar dan PT The Lotus 2,3 hektar.

“Semakin cepat diserahkan semakin baik. Pengembang biasanya ingin segera menyerahkan fasum dan fasosnya. Tentu saja kami siap menerima asal ada jaminan tanggung jawab. Kami akan mengecek prosentase dan keberadaan PSU tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tutur Bupati Sambari Halim Radianto.

Sambari juga menghimbau, kepada OPD yang mempunyai kewenangan tersebut untuk memeriksa jalan, gorong-gorong, saluran air dan berbagai fasilitas lain sesuai kualitas dan kwantitasnya.

“Kepada OPD yang berwenang tolong hal ini terus dipantau, jangan sampai ada pengembang yang lari sebelum membereskan PSU-nya,” tandasnya. (dny/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar