Peristiwa

Ketua Komisi B: Salam Sayang untuk Bupati Jember

Jember (beritajatim.com) – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinilai gagap dalam bekerja. Mereka dinilai tidak memiliki desain besar penanganan Covid-19 ke depan.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat mengenai penanganan Covid-19, Selasa (19/5/2020) malam hingga Rabu (20/5/2020) dini hari. Rapat melibatkan pimpinan DPRD Jember, Gugus Tugas Covid-19, Kepolisian Resor Jember, Komando Distrik Militer TNI 0824, Satuan Tugas Covid-19 Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah Covid-19 Command Center.

Pimpinan DPRD, Kepala Polres Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono, Komandan Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Infantri La Ode Muhammad Nurdin, perwakilan NU dan Muhammadiyah menghadiri rapat di ruang sidang paripurna.

Sementara sejumlah pejabat Pemkab Jember yang dipimpin Sekretaris Daerah Mirfano mengikuti rapat dengan cara konferensi video.

Ketidaksiapan gugus tugas ini terungkap, saat Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Cabang NU Jember Ayub Junaidi menanyakan langkah-langkah gugus tugas ke depan, terutama pasca lebaran.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jember Gatot Triyono mengatakan, belum mendapatkan informasi mengenai langkah ke depan yang akan diambil. Ia meminta bantuan kepada Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jember Satuki untuk menjelaskan. Namun Satuki setali tiga uang.

“Yang kami tangani sementara hari ini sampai dengan hari raya. Setelah hari raya, apa saja (yang ditangani) kami masih belum paham juga. Sementara kami menangani bantuan-bantuan dalam beberapa hari ini. Ke depan kami belum punya konsep dari ketua (Gugus Tugas Covid-19),” kata Satuki.

Pernyataan ini dikritik Ayub Junaidi. “Saya kok belum menangkap dari pemerintah daerah mempunyai grand design dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember. Ini pemerintah daerah yang punya anggaran dan sumber daya manusia sangat banyak, tapi beda dalam penanganan Covid dengan teman-teman ormas. Kami punya grand scenario, kira-kira apa yang harus kami lakukan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Hember Nur Hasan mempertanyakan rencana penanganan detail selama tiga bulan ke depan. “Kita baru (bagaimana kinerja gugus tugas) ketika semuanya gagap saat kami tanya. Sekretaris Gugus Tugas Covid ditanya soal program oleh NU gagal menjawabnya. Bagaimana Dinas Komunikasi Informatika juga gagap untuk menerangkan apa langkah-langkah ke depan dalam menangani Covid. Target akhirnya apa belum jelas,” katanya.

“Tim gugus tugas ini sepertinya gagap semua, karena tidak punya rencana detail penanganan Covid ke depan. Sekarang masih belum terasa. ODR (Orang dalam Risiko) kita yang baru pulang (kampung) masih pegang uang. Dampak ekonomu baru terasa setelah lebaran. Mungkin mereka tidak bekerja, musim panen telah berlalu. Langkah-langkahnya sepertinya tidak ada (untuk mengantisipasi hal itu),” kata Nur Hasan.

“Namanya darurat kebencanaan kita memang tak bisa mendetailkan. Tapi paling tidak ketika rambu-rambu atau rencana kerja yang matang, insya Allah langkah-langkah itu tidak akan semrawut. Ini semua ditanya gagap semua. Saya sebagai anggota Komisi D berharap tim gugus tugas membuat rencana penanganan Covid yang matang,” kata Nur Hasan. Dia meminta agar pimpinan DPRD Jember menggelar pertemuan kembali dengan gugus tugas setelah lebaran.

Satuki mengatakan, konsep kerja gugus tugas sudah ada. “Tapi sebelum ditandatangani bupati, belum kami sampaikan. Semua konsep hingga akhir tahun sudah ada. Tapi mohon maaf, kami tak berwenang menyampaikan itu, sehingga kami dianggap gagap. Kami melaksanakan yang sekarang, hari ini, dan berikutnya kami laksanakan satu per satu, terutama menangani yang terdampak,” katanya.

“Kami tidak punya kewenangan menjawab hal teknis ke depan. Yang kami pakai dan kami laksanakan hari ini adalah pembagian sembako dan lain-lain. Ke depan konsepnya sudah ada, tapi kami tidak pegang itu. Yang berhak menyampaikan itu adalah ketua gugus tugas (yakni bupati, red),” sahut Satuki.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono memandang, tidak ada alasan bagi bupati untuk menunda penandatanganan kebijakan ini. “Karena ini darurat, bupati selama 24 jam harus siap. Salam sayang untuk bupati dari Siswono, Ketua Komisi B. Tidak ada alasan bupati menunda tanda tangan konsep penanganan Covid-19,” katanya. [wir/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar