Peristiwa

Bansos di Jember: Ruwet di Kota, Kisruh di Desa (2-Habis)

Ketua DPRD Jember: Apakah BLT Mau Diantar ke Kuburan?

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi

Jember (beritajatim.com) – Persoalan kisruh bantuan sosial dari pemerintah tak hanya terjadi di kawasan perkotaan, tapi juga perdesaan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kesalahan sasaran bantuan mencederai perasaan masyarakat.

‘Tetangga saya ada yang tua, janda, seorang diri, tuna wisma, tidak dapat bantuan. Tapi ada istri mantan kepala desa dapat bantuan. Coba dibayangkan. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia masih dapat bantuan. Ini BLT (Bantuan Langsung Tunai)-nya apa mau diantar ke kuburan? Ini harus ada solusi. Jangan sampai bansos mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat,” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni mengatakan, banyak kepala desa yang mengeluh karena sebagian data warga penerima bantuan sosial dicoret oleh pemerintah daerah. “Seharusnya ini bisa dijelaskan sebelumnya kepada kepala desa, karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat grass root. Saat musyawarah desa, mereka sudah menyampaikan siapa saja yang menerima, tapi pada faktanya ternyata tidak. Nah ini jadi persoalan yang mungkin sederhana, tapi hari-hari ini jadi sesuatu yang penting untuk kita selesaikan,” katanya, saat rapat dengar pendapat dengan Gugus Tugas Covid-19, di gedung DPRD Jember, Rabu (19/5/2020) malam.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono mengkritik data penerima bantuan sosial. “Istri saya sebagai kepala desa bolak-balik kirim data ke Dinas Sosial tapi dicoret. Zaman sudah teknologi informasi, semestinya Dinsos memberikan data kepada kepala desa, apakah itu data masyarakat yang sudah mendapatkan bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau apapun itu. Sehingga ketika kepala desa mengirimkan data, sudah tak ada benturan lagi. Tidak ada nama yang dicoret merah lagi,” katanya.

“Kepala desa ini dibenturkan dengan masyarakat dalam program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Presiden Jokowi menyampaikan bahwa yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tapi ketika diberi kriteria, ini kategori orang miskin, bukan (kategori) terdampak dengan alokasi sangat minim,” kata Siswono.

Siswono meminta Pemkab Jember terbuka dalam memberikan data. Tujuannya, agar kepala desa tidak berulang kali mencari warga yang berhak menerima bantuan agar tak berbenturan dengan data yang dimiliki Pemkab Jember.

Itqon menilai, semestinya pengurus RT dan RW atau petugas yang ditunjuk kepala desa yang difungsikan untuk mendata. Namun, menurut Ketua Komisi C David Handoko Seto, pendataan justru dilakukan oleh satuan tugas yang nenamakan diri Satgas Dhuafa. Satgas ini juga menyalurkan bantuan. “Kenapa tidak menggunakan ornamen di Pemkab Jember, memberdayakan camat, kepala desa, RT, RW, untuk mengawal itu sampai di titik (penerima bantuan) masing-masing,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Jember Wahyu Setyo Handayani mengatakan, pihaknya memiliki tugas merekonsiliasikan semua bantuan sosial dari pemerintah pusat dan provinsi. “Kami juga punya tugas validasi bansos, terutama bansos dari Kementerian Sosial,” katanya.

“Setelah data dari Kemensos kami terima penuh dan lengkap, fix datanya, kami rilis melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dan Radar Bansos. Kami tidak ada niatan sama sekali menutupi data. Bansos ada yang untuk (warga terdampak) Covid saja dan ada yang untuk reguler. Jadi setelah pandemi Covid, tetap akan menerima bantuan tersebut,” kata Wahyu. Bantuan itu terdiri atas bantuan pangan non tunai (BPNT) dan bantuan sosial tunai (BST). Ada 129 ribu orang warga Jember menerima bantuan itu.

Wahyu mengakui adanya evaluasi data yang disampaikan pemerintah desa. “Terutama untuk data BLT, kami menerima tugas dari Kementerian Sosial, sasarannya tidak boleh tumpang tindih. Oleh karena itu Dinsos membantu desa memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa bukan penerima bantuan pusat, seperti penerima PKH dan BPNT,” katanya.

Menurut Wahyu, ada perluasan jumlah penerima BPNT. “Sebelumnya di Jember ada penerima bantuan reguler sebanyak 171 ribu. Dengan adanya Covid, ditambah 84 ribu,” katanya.

Namun Siswono mengkritik pendekatan cara pendataan Dinsos. Data tersebut seharusnya diberikan kepada pemerintah desa. “Dengan demikian, ketika pemerintah desa mendata, tidak lagi berbenturan dengan yang dimaksud,” katanya.

“Kedua, ini jadi tanda tanya, fungsi RT dan RW bagaimana? RT dan RW dibayar dengan APBD. Tapi ketika ada pendataan bantuan, RT dan RW tidak dilibatkan. Tapi justru ada yang yang melakukan pendataan dengan memakai logo calon bupati (dengan ikon) dua periode,” kata Siswono.

Wahyu mengatakan, data kemiskinan dari pemerintah pusat setiap enam bulan sekali disampaikan ke camat untuk disosialisasikan kepada pemerintah desa. “Itu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jadi tidak pernah ada keinginan untuk menutupi data,” katanya.

Wahyu berjanji akan mengevaluasi kekurangan. “Pemkab membuka radar bansos. Pendaftaran terbuka untuk siapa saja untuk menerima bantuan,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gatot Triyono mengatakan, data penerima bisa dilihat pada radar bansos di situs resmi Pemkab Jember. “Masyarakat yang belum menerima bantuan, bisa mendaftarkan di situs tersebut. Tapi perlu diverfal (verifikasi dan validasi). Bantuan yang sudah diserahkan ke Kecamatan Patrang, Sumbersari, Kaliwates, untuk tiga kriteria penerima, yakni dhuafa, lansia, difabel. Masih banyak kriteria-kriteria lain yang akan diberikan kepada masyarakat Jember,” katanya. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar