Peristiwa

Ketua DPR: Evakuasi Korban Harus Diutamakan

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita yang mendalam serta turut berbelasungkawa atas jatuhnya korban meninggal dalam bencana banjir. Menurutnya, dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama.

“Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan,” kata Puan, Kamis (2/1/2020).

Dia mengaku masih mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor. Karena itu Tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak.

“Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan,” ujar Puan.

Dia juga meminta pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit pasca banjir.

“Pada saat Tangap Darurat, pemerintah agar mengerahkan seluruh kementerian dan Lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan,” katanya.

Puan juga berpendapat, diperlukan membangun sinergi yang lebih baik antar kementerian dan lembaga (K/L) yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah. Dia pun meminta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait.

“Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tegas Puan.

Dia juga mengimbau kepada para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. Banjir di Jabodetabek tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek,” tuturnya.

Puan juga berjanji DPR RI akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan Banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan Legislasi. [hen/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar