Peristiwa

Ketua DPC PKB Lamongan Sepakat Gus AMI, Pajak Sembako Bebani Masyarakat

Ketua DPC PKB Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur

Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok, yang akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam pasal 4A, barang kebutuhan pokok dicoret dari daftar barang tak kena PPN. Diketahui, barang itu meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Karena kebijakan tersebut, masyarakat dari berbagai lapisan melakukan penolakan, tak terkecuali Ketua DPC PKB Kabupaten Lamongan, H Abdul Ghofur, yang sepakat dengan pernyataan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI), yang menegaskan bahwa pengenaan PPN bagi bahan pokok atau sembako akan membebani masyarakat.

“Kami mohon kebijakan itu ditinjau ulang. Apalagi digulirkan di masa pandemi dan situasi perekonomian yang sedang sulit. Daya beli masyarakat pun masih lesu saat ini,” Ungkap Abdul Ghofur saat dihubungi, Minggu (13/6/2021).

Selain kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, Ghofur juga menyampaikan, langkah pemerintah memungut PPN dari bahan pokok itu berpotensi meningkatkan angka kemiskinan di tengah kondisi pandemi Covid 19 ini.

“Kebijakan itu sangat kurang tepat dan kontra produktif dengan upaya pemerintah menekan ketimpangan melalui reformasi perpajakan. Padahal rakyat masih tetap butuh perhatian dan bantuan pemerintah, terutama pelaku ekonomi seperti petani dan nelayan,” terang Ghofur yang juga Ketua DPRD Lamongan.

Selanjutnya, Abdul Ghofur berharap, pemerintah bisa lebih terbuka dan mencari alternatif sumber pendapatan lain guna melakukan stabilisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia yang dirasa genting dan perlu diselamatkan saat ini. “Seperti meningkatkan PPN pada barang mewah, membersihkan mafia pajak dan koruptor,” pungkasnya.[riq/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar