Peristiwa

Kepung Gedung DPRD, PMII Kota Malang Minta Revisi UU KPK Dibatalkan

Demonstran dari PMII menolak RUU KPK.

Malang (beritajatim.com) – Ratusan demonstran dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Malang, Jumat, (13/9/2019). Mereka menuntut revisi UU KPK yang diinisiatif oleh DPR dibatalkan.

Ketua Umum PMII Kota Malang, Sena Kogam mengatakan, ada sembilan persoalan dari draf RUU KPK yang dianggap melumpuhkan kerja KPK, yaitu, Independensi KPK terancam, penyadapan dipersulit dan dibatasi, Pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, sumber penyelidik dan penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan kejaksaan agung.

Kemudian, perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, serta kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas.

“Tak hanya RUU KPK, DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi, sehingga keberadaan KPK terancam. Kami menyadari DPR memiliki wewenang untuk menyusun RUU inisiatif dari DPR. Akan tetapi, Kami meminta DPR tidak menggunakan wewenang tersebut untuk melemahkan dan melumpuhkan KPK,” kata Sena.

Sena mengatakan RUU KPK tidak akan mungkin dapat menjadi Undang-undang jika Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut. Karena Undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden.

“Tapi, pada tanggal 11 September 2019 melalui Surpresnya Presiden Jokowi telah menteken Revisi itu dan akan dibahas selanjutnya. Upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Joko Widodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun. Dan janjinya juga akan mendukung kerja dan tugas pencegahan dan penindakan korupsi,” papar Sena.

PMII Kota Malang berharap Presiden sebelum mengesahkan RUU KPK sebaiknya membahas terlebih dulu bersama akademisi, masyarakat dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu atau tidaknya merevisi Undang Undang KPK tersebut.

“Tapi buktinya tidak. Kita telah memiliki pengalaman panjang sebelumnya upaya-upaya pelemahan KPK yang tidak berlebihan jika disebut sebagai corruptor fight back. Kami berharap upaya pemberantasan korupsi tetap dperkuat. Agar kinerja pencegahan dan penindakan dapat lebih efektif dan berdampak. Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, KPK telah menangani 1064 perkara dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang,” tandasnya.

Dalam aksi ini, demonstran membawa beberapa poster tuntutan. Tulisan dalam poster itu mengecam segala upaya pelemahan KPK. Mereka juga melakukan orasi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Sementara beberapa perwakilan mereka melakukan negoisasi dengan Ketua DPRD Sementara I Made Dian Kartika. PMII meminta DPRD Kota Malang berkirim surat ke DPR RI, bahwa mereka menolak RUU KPK. (luc/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar