Peristiwa

Kemerdekaan Pers Masih Jadi Problem di Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Pers merupakan lembaga yang digadang-gadang sebagai pilar keempat demokrasi yang berperan sebagai kontrol sosial bagi pemerintah dalam setiap kebijakannya. Tentunya kontrol sosial ini dimiliki dari keleluasaan pers dalam membagikan informasi kepada masyarakat.

Dewan Pers pun terus mendorong kemerdekaan Pers demi menciptakan Bangsa yang lebih merdeka. Namun nampaknya kemerdekaan Pers di Jawa Timur tidak sebaik yang dikira. Menurut Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2019 yang dikeluarkan oleh tim Survei IKP Dewan Pers, Jawa Timur menduduki peringkat 5 besar terbawah dari 34 provinsi di Indonesia. Tepatnya ada di peringkat ke-31 dengan skala hanya 69,68 yang berarti sedang dan agak bebas.

Meskipun IKP Jatim tahun 2019 ini mengalami kenaikan skala sebesar 8,52, tetap saja artinya, kebebasan pers di Jatim masih dibatasi dengan kepentingan tertentu. Menurut Ahmad Djauhar, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers, IKP Jatim rendah dikarenakan berbagai faktor, yakni yang menonjol adalah intervensi dan kekerasan.

“Iya salah satunya itu, masih banyaknya intervensi kepada insan pers di Jawa Timur dan banyak kasus kekerasan wartawan di Jawa Timur, artinya Pers Jawa Timur belum benar-benar merdeka,” ungkap Djauhar kepada beritajatim.com, Jumat (29/11/2019).

Terkait masih banyaknya intervensi kepada insan pers di Jatim ini, menurut Djauhar, karena instansi masih tidak mau mempelajari UU Pers. Seharusnya menurut Djauhar tidak boleh lagi ada pembatasan kepada media untuk pemberitaan negatif selama insan pers yang bersangkutan tidak melanggar kote etik.

“Pemberitaan negatif itu juga kontrol sosial jadi tidak ada masalah sebenarnya. Lagi pula itu kan bisa jadi opini masyarakat. Wartawan tidak boleh dipaksa harus melulu membuat pemberitaan positif, itu namanya intervensi kalau memang kenyataannya ada negatif ya memang sudah jadi tugasnya nulis negatif,” ujar Djauhar.

Masih banyaknya laporan kekerasan fisik maupun verbal terhadap wartawan juga membuat IKP Jatim berada di rangking 5 terbawah. Menurut Djauhar hal tersebut dikarenakan tidak terciptanya harmonisasi dan hubungan yang sehat antara wartawan dan instansi.

Selain itu, kualitas wartawan juga menjadi indikator penting lainnya. Djauhar mengatakan bahwa di Jatim masih banyak wartawan yang belum mendapat sertifikasi Uji Kompetens Wartawan (UKW) serta terlebih lagi masih banyak juga media yang tidak memiliki legalitas media.

“Faktor lain juga terkait kualitas wartawan, banyak yang belum UKW,” pungkas Djauhar. [adg/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar