Peristiwa

Kejaksaan Ikut Penasaran dengan Ambruknya Atap Kantor Kecamatan Jenggawah

Jember (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, ikut penasaran dengan ambruknya atap kantor Kecamatan Jenggawah yang tengah dibangun, Selasa (3/12/2019) kemarin.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jember Agus Budiarto mengatakan, pihaknya melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak seperti konsultan pengawas, rekanan, dan pihak-pihak terkait. “Kami ingin tahu kenapa bisa terjadi seperti itu,” katanya, Rabu (4/12/2019).

Awalnya Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ikut mendampingi pengerjaan proyek pembangunan rehabilitasi gedung dan interior kantor Kecamatan Jenggawah tersebut. Proyek ini dibiayai dengan APBD 2019 sebesar Rp 2,049 miliar dan mulai dikerjakan pada 24 Juli 2019 dan sesuai jadwal seharusnya selesai pada 21 November 2019.

“Tapi sejak terputusnya atau selesainya masa kontrak itu, pihak kontraktor memang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan itu dan tidak melakukan perpanjangan kegiatan, sehingga otomatis kami tidak melakukan pendampingan lagi,” kata Agus.

Dari sinilah kemudian Kejaksaan Negeri ingin tahu banyak soal penyebab robohnya atap tersebut. Apalagi seharusnya kantor itu sudah bisa dipakai untuk pelayanan publik. “Tapi malah sekarang roboh,” kata Agus.

Menurut Agus, TP4D Kejaksaan Negeri Jember selama ini mendampingi agar pekerjaan berjalan sebagaimana seharusnya dan sesuai ketentuan. “Kemudian juga supaya tak ada hambatan, seperti misalnya keterlambatan penyediaan material. Kami support sebetulnya supaya kegiatan ini tepat waktu dan tepat mutu,” katanya.

“Tapi terus terang ini ada kendala yang tidak dilaporkan kepada kami, sehingga kami merasa ini di luar sepengetahuan kami, artinya kemungkinan indikasi adanya penyimpangan, sehingga kami tidak tahu hingga ada informasi atap kantor kecamatan roboh,” kata Agus.

Sejak awal proses pembangunan, mulai dari perencanaan, kejaksaan sudah melakukan sosialisasi agar proyek dilakukan sesuai ketentuan. “Kami selaku TP4D bukan bemper. Kalau memang ini ada indikasi penyimpangan atau ada perbuatan melawan hukum yang terindikasi mengarah pada tindak pidana korupsi, ya kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan serahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus,” kata Agus. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar