Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Lawan Arus di Jalur Protokol Jember Sampai Truk Bertonase Besar Langgar Aturan

Kedisiplinan Berlalu Lintas di Jember Sangat Rendah

Jember (beritajatim.com) – Kondisi lalu lintas di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam dari publik. Pemerintah daerah didesak melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang memunculkan ketidaknyamanan dan berpotensi menyebabkan kerusakan jalan.

Salah satu yang disorot beberapa waktu lalu adalah masih adanya truk yang mengangkut barang dengan tonase yang melebihi kelas jalan di Jalan KH Shiddiq. “Truk-truk yang melakukan aktivitas bongkar muat parkir di tepi jalan kadang menyebabkan kecelakaan,” kata Ayub Junaidi, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember.

Jalan-jalan di sejumlah titik sudah diperbaiki. Namun Ayub sempat memergoki kendaraan-kendaraan dengan angkutan berat keluar-masuk jalan-jalan yang sudah diperbaiki, termasuk di Jalan KH Shiddiq. Persoalan ini sebenarnya sudah pernah diprotes oleh warga dan dibahas beberapa tahun lalu di DPRD Jember.

“Saat itu disepakati bahwa seluruh kendaraan berat tidak boleh atau masuk Jalan KH Shiddiq dan sekitarnya. Bahkan di daerah Kelurahan Tegalbesar ada pos Dinas Perhubungan yang melarang kendaraan berat masuk,” kata Ayub.

“Yang kami takutkan, jalan yang sudah bagus dan diperbaiki akan rusak. Karena tidak mungkin kekuatan tonase jalan-jalan di kota sama dengan jalur luar kota yang memang disiapkan untuk dilewati kendaraan berat. Kalau jalan-jalan di kota untuk kendaraan ringan,” kata Ayub.

Ayub mengingatkan, biaya perbaikan jalan sangat besar. “Nanti pemerintah lagi disalahkan. Kalau dilewati kendaraan-kendaraan seperti itu, dua-tiga bulan jalannya sudah rusak lagi,” katanya.

Ayub meminta agar Dishub menegakkan aturan. “Rambu lalu lintas jangan hanya sebatas pajangan. Di Jember ini kedisplinan sangat kurang. Termasuk orang melawan arus lalu lintas. Coba dilihat di daerah kota, orang melawan arus lalu lintas sudah biasa. Itu kan membahayakan. Perlu penindakan, koordinasi antara Dishub dengan Satuan Lalu Lintas Polres Jember,” katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Jember Siswanto sudah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Jember untuk penegakan hukum. “Kami juga akan memasang banner dan surat imbauan kepada pemilik toko dan gudang agar kendarraan besar tidak masuk sana,” katanya.

Kritik juga dilontarkan Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto. “Orang-orang Jember malas berjalan kaki di trotoar, karena di situ banyak sekali hambatannya, karena berhadapan dengan pedagang kaki lima. Ini butuh tangan dingin Pemkab Jember untuk mencari solusi. Carikan dulu alternatif tempat untuk merelokasi PKL, tapi pemkab menjamin bahwa di tempat yang baru bahwa pelanggan akan datang, sehingga trotoar bisa kembali berfungsi menjadi pedestrian dan di sana ditaruh ornamen-ornamen identitas kota,” katanya.

David meminta agar tidak ada lampu lalu lintas mulai dari perempatan Kelurahan Mangli hingga alun-alun yang berjarak kurang lebih tujuh kilometer. “Ada lampu lalu lintas di depan TransMart dan di depan Perumahan Argopuro. Mungkin ada pertimbangan untuk pembuangan arus lalu lintas bila ada kegiatan. (Perempatan jalan) di depan Argopuro mungkin bisa dibuat semi permanen. Papan reklame juga harus ditata agar tak terkesan kocar-kacir,” katanya.

Menurut David, lampu lalu lintas di depan Perumahan Argopuro bisa menyebabkan kemacetan panjang pada jam-jam tertentu. “Dan yang dilayani hanya beberapa kendaraan yang hendak menyeberang dari Perumahan Argopuro dan Jalan Imam Bonjol,” katanya.

David melihat perlu ada kajian untuk membenahi jalan-jalan arteri dengan melibatkan komunitas pengguna jalan raya. DPRD Jember mendapat surat pengaduan dari masyarakat yang mengeluhkan padatnya arus lalu lintas di sejumlah titik. [wir/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar