Peristiwa

Kedatangan Santri, Pemkab Jember Diminta Tiru Lumajang

Gus Aab dan Ayub Junaidi

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, diminta meniru Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam hal menyambut kedatangan para santri kembali ke pondok pesantren dengan menggunakan protokol Covid-19.

Saran ini terlontar dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD Jember, Rabu (3/6/2020). “Kepala Dinas Kesehatan Lumajang berkirim surat ke seluruh puskesmas terkait prosedur tetap kehadiran santri. Dinkes Lumajang memerintahkan seluruh puskesmas untuk proaktif hadir atau berkirim surat ke seluruh pesantren di Lumajang,” kata Ketua Satuan Tugas Covid Nahdlatul Ulama Jember Ayub Junaidi.

Ayub menegaskan, dengan anggaran Rp 479 miliar yang diklaim Pemkab Jember untuk penanganan Covid-19, seharusnya ada langkah-langkah proaktif ke pesantren. “Bukan pesantren yang harus menghubungi Dinas Kesehatan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menerbitkan protokol kesehatan transisi santri aman untuk pencegahan penularan Covid-19, Selasa (2/6/2020) malam. Salah satunya adalah rapid tes puluhan ribu santri. “Surat edaran ini sudah sangat terlambat, karena ada beberapa ponpes yang santrinya sudah hadir. Dalam situasi seperti ini, seharusnya pemerintah daerah minimal mengundang para kiai, PCNU, Muhammadiyah, MUI. Seharusnya satu minggu lalu,” kata Ayub.

Ketua Pengurus Cabang NU Jember Abdullah Syamsul Arifin meminta agar persiapan menyambut para santri ini tak main-main. “Ketika para santri ada di daerah masing-masing, kami tidak bisa memprediksi dan tidak bisa main-main dengan persoalan ini: dengan siapa para santri melakukan kontak fisik dan komunikasi, apakah dengan pihak yang rentan terinfeksi atau diduga kuat ada indikasi ke arah itu,” katanya.

Abdullah mengakui jika aturan jaga jarak fisik memang sulit diterapkan di pesantren. “”Tapi pesantren sebisa mungkin mengikuti protokol yang ada. Ini harus diikuti infrastruktur lain yang memadai dan tentu pemerintah harus hadir,” katanya.

Menurut Abdullah, harapan pesantren tak terlalu rumit. “Misalkan ada pendampingan dari masing-masing fasilitas kesehatan dari yang paling dasar. Misalkan ditugaskan kepada masing-masing puskesmas atau puskesmas pembantu, senyampang alat dasar penanggulangan covid-19 sudah ada, untuk bersama mendampingi pesantren yang menjadi tujuan di Jember, baik santri asal Jember atau luar Jember. Atau memberi kemudahan proses tes kesehatan, baik santri asal Jember yang akan keluar,” katanya.

Abdullah mendapat informasi, ada beberapa keluhan wali santri, ketika pesantren mengedarkan maklumat, bahwa santri harus membawa surat keterangan sehat dari puskesmas terdekat. “Ternyata hampir semua puskesmas menolak mengeluarkan surat keterangan sehat yang hanya didasarkan pada pemeriksaan sementara tanpa melakukan rapid test,” katanya.

“Rapid test sepertinya agak membebani para santri kalau harus membayar dengan biaya cukup mahal. Bahkan ada yang mematok sampai Rp 300 ribu di rumah sakit swasta. Ini memberatkan. Maka harus dicari titik tengah: berapa yang harus disiapkan Pemkab Jember untuk bisa menjembatani santri mendapatkan surat keterangan sehat, baik untuk yang akan menuju Jember atau keluar asal Jember,” kata Abdullah.

Pemkab Jember memang merencanakan rapid test untuk 50 ribu santri. Namun, menurut Abdullah, jumlah santri lebih dari itu dan bisa mencapai ratusan ribu orang.

Kepala Dinas Kesehatan Jember Dyah Kusworini mengatakan, pihaknuya bisa mengeluarkan surat keterangan sehat. “Tapi kalau surat keterangan bebas Covid, harus benar-benar dipastikan dari hasil pemeriksaan, kemudian sudah menjalani masa isolasi, dan benar-benar hasil pemeriksaannya negatif,” katanya.

Kusworini mengatakan, setiap santri yang masuk akan menjalani rapid test. “Waktu dan tempat harus dibicarakan lebih lanjut dalam gugus tugas, agar tim kesehatan bisa mengatur pembagian tugas. Kami mohon untuk pengawasan internal dibantu. Kami siap mendukung dalam layanan kesehatan, tapi kegiatan sehari-hari, pembersihan di pondok, cuci tangan, pengawasan penggunaan masker, kami minta bantuan emua pihak,” jelasnya.

Kusworini mengatakan, berdasar pemetaan Pemkab Jember, jumlah santri sekitar 50 ribu. “Data kami bisa dikoreksi, karena ini terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah kami lakukann dengan beberapa pesantren, terkait penanggulangan campak dan difteri,” katanya.

“Apabila sudah ada santri yang masuk, mohon kami diberitahu. Kami akan proaktif. Santri yang sudah masuk sebisanya diisolasi di pondok tersebut. Sambil jalan, kami akan proaktif melakukan pemeriksaan,” kata Kusworini.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jember Nur Hasan meminta agar koordinasi dengan pondok pesantren segera dilakukan pemkab. “Kita serahkan saja 50 ribu santri kepada puskesmas. Tinggal pemetaan saja, di sekitar puskesmas itu jumlah pondok pesantren berapa, siapkan tenaga kesehatan di situ. Segera koordinasi kapan datangnya santri ini. Kita harapkan pondok pesantren membatasi diri dulu mendatangkan santrinya sebesar (jumlah tes rapid yang tersedia di pesantren) itu,” katanya.

“Saya tak ingin ada klaster baru bernama klaster pesantren. (Anggaran Covid-19) Rp 479 miliar tidak sedikit. Kalau rapid test untuk 100 ribu santri, saya yakin sangat kecil,” kata Nur Hasan. [wir/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar