Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Jurnalis Dapat Larangan Liputan dari BPN Lamongan Saat Demo Warga Tuntut Kejelasan Tanah

Demo warga tuntut kejelasan tanah ke BPN Lamongan

Lamongan (beritajatim.com) – Kejadian tak mengenakkan dialami sejumlah jurnalis yang menjalankan tugas peliputan demonstrasi warga Desa Putatkumpul Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan. Para jurnalis mendapat larangan peliputan dari petugas BPN.

Peristiwa ini bermula saat massa menggelar aksi demo di depan kantor BPN yang berada di Jalan Suwoko, Nomor 18, Kelurahan Jetis, Lamongan, untuk menuntut kejelasan terkait persoalan batas tanah miliknya. Mereka berusaha menemui Kepala BPN Kabupaten Lamongan untuk menyampaikan aspirasi.

Sebagaimana pantauan di lokasi, saat demonstrasi berlangsung tampak Kantor BPN dijaga ketat anggota Polres Lamongan. Massa pun dilarang menginjakkan kaki di halaman kantor BPN.

Suroso, salah satu warga Desa Putatkumpul mengaku selama ini warga yang sudah membayar uang sebesar Rp600 ribu dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hanya mendapatkan sertifikat tanah saja. Sementara warga disuruh mematok sendiri batas tanah miliknya masing-masing.

Ia menjelaskan ada sekitar 1.500 warga yang mengajukan permohonan PTSL pada 2020 lalu dengan proses sertifikasi tanah sudah selesai. Tetapi, Suroso menyebut warga diminta untuk melakukan pematokan batas wilayahnya sendiri.

“Yang terjadi masyarakat justru saling klaim secara sepihak. Masyarakat justru bersitegang satu sama lain, karena itu saling klaim kepemilikan,” bebernya.

Sejumlah jurnalis menyayangkan larangan peliputan yang dilakukan BPN Lamongan. Sikap BPN Lamongan dinilai justri mencederai kebebasan pers.

Salah satu jurnalis yang bertugas di Lamongan, Atmo, mengaku kecewa dengan sikap BPN. Bahkan niatan para jurnalis untuk meminta klarifikasi kepada Kepala BPN Lamongan juga dihalangi.

Alhasil, upaya pendekatan yang dilakukan oleh wartawan agar masuk kantor tidak membuahkan hasil. Mereka bertahan di luar hingga pertemuan perwakilan massa dan petugas BPN usai.

“Larangan meliput kegiatan demo ini, kita anggap sangat mencederai undang-undang dan kebebasan pers kalau alasannya kita tidak boleh masuk karena kapasitas ruangan terbatas. Tapi kenapa yang lainnya boleh masuk sedangkan kami tidak boleh,” tukas Atmo.

Sementara itu, salah satu petugas kemananan Kantor BPN bernama Cahyono Adi, mengatakan tidak bersedianya Kepala BPN untuk diwawancarai karena masih ada agenda lain yang harus diselesaikan.

Saat dimintai keterangan lebih lanjut, para petugas BPN menolak dan lebih memilih untuk meninggalkan awak media yang menunggu di pintu depan kantor BPN. Bahkan, upaya wartawan untuk kali kedua agar dipertemukan dengan Bagian Tata Usaha, Darmawang, juga kembali ditolak.

“Bapak tidak bersedia untuk diwawancarai dan beliau juga mau ada urusan di Surabaya. Lagi pula urusannya ini sudah selesai. Pak Darmawang juga tidak bersedia menemui wartawan. Karena sudah jelas dalam pertemuan tadi. Sudah, titik,” tandas Cahyono Adi sambil terburu-buru pergi. [riq/beq]


Apa Reaksi Anda?

Komentar