Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Jembatan Penghubung 2 Desa di Mojokerto Diresmikan

Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati saat meresmikan 'Jembatan Wonokerto' di Dusun Wonokerto, Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. [Foto : its]

Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meresmikan ‘Jembatan Wonokerto’ di Dusun Wonokerto, Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Jembatan penghubung dua desa yakni Sumberwono dan Kedung Uneng menelan anggaran BK Desa senilai kurang lebih Rp800 juta.

Kepala Desa (Kades) Sumberwono, Khoirul Ikhwan mengatakan, Jembatan Wonokerto memiliki panjang 24 meter dengan lebar 4 meter. Jembatan memiliki nilai urgensi yang sangat penting karena menjadi akses alternatif untuk masyarakat umum sehingga pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memberikan sarana prasarana pendukung.

“Jembatan ini adalah penghubung antara Desa Sumberwono-Kedunguneng dan jadi akses bagi yang mau ke Pasar Sawahan, maupun desa-desa di timur sungai. Anak-anak kami yang sekolah di SMAN Peterongan, SMPN 2 Bangsal, dan MTSn Bangsal juga sangat terbantu dengan adanya Jembatan Wonokerto ini,” katanya, Kamis (30/12/2021).

Pemerintah Desa (Pemdes) berharap Pemkab Mojokerto dapat membantu melengkapi pembangunan jalan tepatnya jalan arah ke jembatan. Karena pihaknya berharap jalan tersebut bisa jadi jalan protokol karena di Kecamatan Bangsal belum ada tempat wisata. Pihak desa memiliki lahan yang luas untuk dapat dimanfaatkan ke arah pembangunan wisata.

Menanggapi hal di atas, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati pada arahannya menegaskan bahwa, proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mojokerto akan fokus pada kebutuhan masyarakat, kebermanfaatan dan keberlanjutan. Semua itu, harus ada komunikasi dan urun rembug untuk memetakan apa saja yang dibutuhkan dan dapat memberi manfaat sebesar-besarnya.

“Pemda akan memprioritaskan program pembangunan yang benar-benar dibutuhkan urgensinya. Saya mohon untuk pembangunan ke depan, awali dengan urun rembug mana-mana yang didahulukan. Tolong Bapak/Ibu petakan semua apa saja yang prioritas, agar sesuai prosedur. Karena kita ini juga diawasi KPK pada Divisi Korsupgah. KPK mengawal bebagai kebijakan program pembangunan, yang harus ada dasar perencanaan,” tuturnya.

Termasuk mengawasi apakah program pembangunan jembatan tersebut, lanjut Bupati, betul-betul ada nilai kebermanfaatan dan produktivitasnya bagi masyarakat. Tapi pemantauan tersebut, jangan sampai membuat semua akut untuk menjalankan program. [tin/ted]


Apa Reaksi Anda?

Komentar