Peristiwa

Jalan Ambrol dan Normalisasi Bantaran Sungai Jompo Harus Jadi Prioritas

Ketua Komisi C David Handoko Seto

Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Jember, Jawa Timur, meminta kepada pemerintah kabupaten agar memberikan prioritas perbaikan Jalan Sultan Agung yang ambrol dan normalisasi bantaran Sungai Jompo.

“Kewenangan pembangunan dibagi tiga, yakni BPJN (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) karena masuk jalan nasional, dan kewenangan atas sungai menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Sunber Daya Air Provinsi Jatim,” kata Ketua Komisi C David Handoko Seto.

“Kewenangan Pemkab Jember adalah dinding penahan di sisi timur (sungai) dan harus menyosialisasikan kepada para penghuni (bangunan di bantaran sungai) agar segera merelokasi diri karena tak punya hak sampai saat ini,” kata David.

Sepuluh unit ruko runtuh setelah sebagian Jalan Raya Sultan Agung ambrol, Senin (2/3/2020) pagi. Di bawah jalan ini, mengalir Sungai Jompo. Hingga saat ini perbaikan masih terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami minta (perbaikan) jembatan ini jadi atensi, sehingga bisa selesai tepat waktu dan tidak merugikan masyarakat. Kami minta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk melaporkan ini kepada Pelaksana Tugas Bupati agar duduk bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lintas leading sector,” kata David.

David ingin agar penghuni bangunan di bantaran sungai diajak bicara segera, karena bisa terdampak dengan pembangunan bantaran dan jalan tersebut. “Mereka yang menempati bangunan (di bantaran Sungai Jompo Jalan Sultan Agung) hari ini dan memiliki hitam di atas putih bukti sewa, mohon kami diberi informasi agar bisa direncanakan relokasinya,” katanya.

Sementara itu, penghuni bangunan yang tidak memiliki bukti perjanjian sewa hitam di atas putih dengan Pemkab Jember diharapkan rela pindah. “Tadi ada informasi bahwa ada (bangunan) yang sudah bersertifikat. Ini akan kami telusuri, bagaimana tanah bantaran sungai bisa bersertifikat,” kata David. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar