Peristiwa

Jaka Jatim Dukung BK DPRD Pamekasan Tuntaskan Kasus CSR

Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah massa yang tergabung dalam Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Pamekasan, berunjukrasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jl Kabupaten 107, Senin (13/7/2020).

Unjukrasa tersebut dilakukan dalam rangka menuntut Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan, agar segera mengusut secara tuntas oknum pelaku pencatutan tandatangan dalam sebuah proposal pengajuan bantuan dana melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim.

Terlebih pelaku pencatutan tandatangan pimpinan, mulai dari pimpinan Komisi I hingga Komisi IV, serta pencatutan tanda tangan plus cap stempel Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman. Diduga dilakukan oleh salah satu alias oknum anggota wakil rakyat.

Kondisi tersebut dinilai sangat mencederai nama baik sekaligus marwah instansi terhormat yang menjadi kantor para wakil rakyat. “Sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap kebenaran, setiap drama pemerintah harus dihentikan. Termasuk soal kasus tanda tangan palsu di DPRD Pamekasan,” kata Korlap Aksi, Musfiqul Khair.

“Dari itu kami meminta agar BK DPRD Pamekasan, segera mengusut tuntas, sekaligus mengungkap identitas oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji dan melanggar etika. Kalau tidak ada kejelasan, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” ungkapnya.

Sementara salah satu anggota BK DPRD Pamekasan, Heriyanto menyampaikan saat ini sudah memasuki proses kajian dan segera merealisasikan tuntutan massa aksi. Termasuk menindak tegas pelaku yang mencatut nama baik anggota dewan maupun instansi terhormat.

“Pertama kami sampaikan terima kasih kepada Jaka Jatim yang sudah mengawal persoalan ini, apalagi hal ini demi menjaga martabat dan marwah DPRD,” kata politisi Partai Demokrat (PD) Pamekasan, yang menemui massa Jaka Jatim.

Selain itu, pihaknya juga komitmen untuk melakukan proses terbaik dan profesional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. “Selanjutnya kami akan melakukan berbagai tahapan sesuai tata tertib, seperti memanggil pihak yang merasa tanda tangannya dipalsukan, termasuk perwakilan Bank Jatim,” tegasnya.

Seperti diketahui, kasus ‘Proposal Pengajuan Dana CSR Bank Jatim’ mulai menjadi perbincangan publik pasca para pimpinan ketua komisi melakukan press rilis seputar pencatutan tandatangan, beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut semakin menghebohkan pasca pelaku pencatutan diduga dilakukan oleh oknum anggota dewan. [pin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar