Peristiwa

Produksi Tak Sesuai Izin PIRT

Izin Home Industri Makanan Ringan di Mojokerto Dicabut

Petugas dari Dinkes Kabupaten Mojokerto menunjukan izin PIRT yang dicabut. [Foto: misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto mencabut izin Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) salah satu home industri snack (makanan ringan) di Dusun Paris, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Ini lantaran pemilik menyalahi izin PIRT tersebut.

Kabid Sumber Daya Manusia dan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Mojokerto, Mas’ud Susanto mengatakan, izin yang dimiliki pemilik adalah makanan ringan berbahan baku cokelat, namun kenyataannya yang diproduksi adalah pilus. “Setelah kita mengetahui penjelasan dari pemilik, langsung kita dicabut,” ungkapnya, Senin (14/10/2019).

Pencabutan izin PIRT tersebut karena tidak sesuai dengan yang diajukan pemilik saat pertama. Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, izin PIRT dikeluarkan untuk menjamin keamanan pangan yang diproduksi, terutama kategori produk konsumsi.

“(Pilus menggunakan bahan tidak layak) kita tidak tahu soal itu, kita hanya PIRT karena sudah disalahgunakan. Itu melanggar dan sudah kita cabut. UU pangan itu tidak bisa, seharusnya ya sesuai izinnya. Kalau dia cokelat ya bahannya cokelat. Tapi ini pilus menggunakan izin cokelat,” katanya.

Izin PIRT yang dimiliki pemilik sejak 2016 dan berlaku sampai 2021. Kedatangan petugas, lanjut Mas’ud, setelah adanya pengerebekan yang dilakukan Polres Mojokerto di home industri di Desa Balongmasin, Kecamatan Pungging, pekan laku.

“Di Pungging itu mendapat pasokan dari sini (pilus). Sehingga kita kesini untuk mengecek izin PIRT nya. Karena sesuai izin adalah bahan cokelat, namun kenyataannya pilus. Orang tidak tahu yang penting ada izin resmi. Seharusnya kalau produksi pilus ya harus minta izin lagi dan alamatnya harus sesuai alamat produksi,” jelasnya.

Mas’ud menjelaskan, untuk mendapatkan izin PIRT, pemilik harus melalui beberapa tahap. Mulai dari daftar, uji laboratorium, penyuluhan dan baru petugas akan datang untuk melakukan pengecekan. Jika hasil uji laboratorium tidak ada masalah, maka izin PIRT akan keluar.

“Ini sudah produksi sejak 3 tahun, yakni pada 2016. Cokelat tidak ada (terkait masalah bahan), pilus yang masuk ranha polisi. Kita hanya cabut izin PIRT nya karena menyalahkan izin nomornya. Ini sudah dicabut, kalau pemilik mau menggunakan lagi, harus mengajukan lagi,” tuturnya.

Petugas dari Dinkes Kabupaten Mojokerto tidak bisa melakukan pemantauan secara rutin karena keterbatasan jumlah petugas. Sementara hingga saat ini, tercatat ada 1.020 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mojokerto. Pembinaan hanya dilakukan secara umum.

“Setiap tahun, ada 100 lebih usaha baru. Untuk izin PIRT berlaku lima tahun, jika habis maka pemilik mengajukan lagi. Dasarnya, dari uji laboratorium. Jika tidak bermasalah maka bisa diterbitkan dan pencabutan izin PIRT ini kasus pertama penyalahgunaan PIRT di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya. [tin/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar