Peristiwa

IPSI Jember: Ketua Perguruan Silat Harus Bertanggungjawab

Ketua IPSI Jember Agus Supaat

Jember (beritajatim.com) – Pertengahan Ramadan lalu, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) bersama kepolisian dan Badan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat membuat konsep aksi pencak silat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tujuannya untuk mencegah terjadinya bentrokan antaranggota perguruan silat.

Rencananya, IPSI akan menyosialisasikan aksi ini di depan forum komunikasi pemerintah daerah dan seluruh perguruan silat di Jember. Dengan konsep ini, IPSI ingin memperbaiki diri dan meminta kepada perguruan pencak silat agar dilaksanakan. “Kalau ini dilaksanakan, insya Allah Jember dalam situasi kondusif,” kata Ketua IPSI Jember Agus Supaat, dalam rapat dengar pendapat membahas situasi keamanan dan ketertiban di gedung DPRD Jember, Kamis (27/5/2021).

“Pertama, perguruan pencak silat diharapkan dalam merekrut anggota betul-betul selektif, sehingga didapatkan calon pendekar yang betul-betul mempunyai kepribadian yang baik dan sadar, bahwa pendekar harus bisa memberi manfaat pada lingkungan, bukan sebaliknya,” kata Agus.

Poin pertama ini akan ditekankan kepada semua perguruan silat di Jember. “Sekarang perguruan aktif di Jember ada 33 perguruan,” kata Agus.

Kedua, diharapkan anggota yang direkrut masih dalam cakupan pengendalian struktur perguruan. “Seandainya yang kita rekrut dalam jumlah banyak, dikhawatirkan struktur kita tidak bisa mengendalikan sampai ke tingkat bawah. Meskipun struktur kita di kecamatan ada, desa ada, dusun ada. Kalau terlalu masif anggota kita, maka pengendalian akan susah,” kata Agus.

“Ketiga, kita semua sadar, ajaran di perguruan semuanya baik. PSHT slogannya ikut memayu hayuning bawono. Slogan Tapak Suci ‘dengan iman dan akhlak kita kuat, tanpa iman dan akhlak kita lemah’. Begitu juga Pagar Nusa: ‘la gholiba ila billah’,” kata Agus.

“Cuma yang perlu kita tekankan lagi ke anak didik kita bahwa mewujudkan persatuan dan kebhinnekaan sesama warga bangsa itu penting. Kemudian silaturahmi sesama insan beragama itu juga penting,” kata Agus.

“Keempat, memberikan sanksi tegas, kalau perlu sampai pemecatan apabila ada langkah yang tidak terpuji yang dilakukan anggota perguruan. Apabila ada yang tersangkut masalah hukum, jangan ada perlindungan di luar hukum, sehingga nanti efek jera dirasakan para anggota perguruan yang berperilaku menyimpang tadi,” kata Agus.

Agus menegaskan, semua permasalahan di lapangan harus menjadi tanggung jawab ketua dan pengurus perguruan. “IPSI sendiri gamang, karena yang ditekankan bina prestasi/ Belum sampai ke gesekan-gesekan berskala masif. Kita hanya punya 40 personel membidangi prestasi, wasit-juri, pertandingan,” katanya.

IPSI sendiri akan melakukan introspeksi. “Kami akan merumuskan pencegahan terjadinya benturan dengan prinsip pemberian sanksi bagi pelanggar. Selama ini untuk urusan hukum, kami hanya turun ke perguruan memberi arahan agar situasi menjadi dingin. Adapun urusan hukum setelah itu menjadi ranah pihak berwajib,” kata Agus.

“Sementara ini kita minimalisir dengan menjalin komunikasi antarketua perguruan. Kita sudah adakan pertemuan rutin ketua-ketua perguruan, di mana kita saling menjalin komunikasi, menjalin silaturahmi agar hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi,” kata Agus. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar