Peristiwa

Ipong Gerak Cepat Atasi Warga di Slahung yang Terdampak Tanah Gerak

Bupati Ipong Muchlissoni dan Kades Siswanto saat meninjau lokasi terdampak tanah gerak. (Foto: Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Pemkab Ponorogo akhirnya membentuk tim percepatan terpadu merelokasi SDN 2 Tugurejo dan ratusan warga di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung yang terdampak tanah gerak di desa tersebut. Keputusan itu diambil setelah Bupati Ipong Muchlissoni dan dinas terkait meninjau lokasi SD.

”Kali lihat keadaan riil di lapangan, pasca tanah gerak pertama kali merusak sekolah dan rumah pada 4 tahun yang lalu. Kami memutuskan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman,” kata Bupati Ipong Muchlissoni, Senin (10/2/2020).

Kenapa sampai 4 tahun belum juga dilakukan relokasi, Ipong menyebut jika usulan relokasi yang diajukan masih berpeluang bergerak. Itu yang membuat Pemerintah Pusat tahun ini juga menolak calon lokasi SDN 2 Tugurejo yang baru, karena masih berada di zona rawan.

”Pihak desa menawarkan lokasi yang letaknya 250 meter dari sekolah, namun ditolak Pemerintah Pusat karena masih dalam zona rawan tanah gerak,” katanya.

Pada peninjauan di lapangan itu, Ipong juga melihat lokasi alternatif lain yang letaknya jauh dari sekolah yang sekarang, namun tempatnya cenderung lebih aman. Tim percepatan terpadu yang dipimpin oleh wakil bupati Soedjarno yang akan bekerja mengkaji itu semua.

”Siswa SDN 2 Tugurejo harus mendapatkan fasilitas dari Pemerintah. Meski tanah relokasi nantinya jauh, yang penting aman dari tanah gerak,” katanya.

Selain SDN 2 Tugurejo yang akan direlokasi, tim percepatan terpadu tersebut juga akan menyusun skema relokasi 119 jiwa yang masih tinggal di zona rawan tanah gerak.

”Khusus SDN 2 Tugurejo saya instruksikan tim tersebut 30 hari ke depan sudah ada keputusan relokasinya,” katanya.

Sementara itu Kades Tugurejo Siswanto mengaku lega dengan keputusan bupati dengan membuat tim percepatan terpadu untuk mengatasi relokasi SD dan warga yang terdampak oleh tanah gerak itu. Dia menyebut jika saat ini ada 36 KK yang masih tinggal di zona rawan. Sebelumnya ada 19 KK yang sudah relokasi secara mandiri.

”Yang terpenting rencana relokasi SD itu yang didahulukan, karena menyangkut keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam belajar,” pungkasnya. [end/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar