Peristiwa

Instruksi Netralitas Muhammadiyah Harus Dikawal

Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla

Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zulfikar Ahmad Tawalla memandang bahwa surat Instruksi Nomor 02/INS/I.0/E/2019 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang “Menjaga Netralitas Persyarikatan dan Amal Usaha” wajib dikawal, ditaati, dan dikonsolidasikan pada segenap pimpinan, kader dan warga persyarikatan Muhammadiyah.

Oleh karena itu Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) mengeluarkan surat pernyataan bersama dalam rangka menguatkan dan menyolidkan sikap resmi netralitas Muhammadiyah dalam Pemilu kali ini.

Menurut Zulfikar, hal ini berangkat dari kegelisahan terhadap tulisan Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2015), Din Syamsuddin yang berjudul “Muhammadiyah dan Pilpres 2019: Tak Boleh Netral”.

Zulfikar menilai, sikap yang dikeluarkan oleh Din sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu ini dapat mengarah pada upaya sikap mendelegitimasi dan mereduksi sikap resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Sebab Pak Din membuat pernyataan tersebut setelah dikeluarkannya Instruksi PP. Muhammadiyah,” kata Zulfikar dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (20/3/2019).

Dia juga menyayangkan pernyataan tersebut di tengah-tengah solidnya Muhammadiyah dan Ortom-ortomnya menjaga netralitas organisasi, malah muncul pernyataan dari tokoh Muhammadiyah berpengaruh seakan melemahkan sikap resmi organisasi. Seharusnya sikap tersebut tidak perlu ada, kalaupun terpaksa harus ada, maka cukup atas nama pribadi bukan atas nama “pimpinan Muhammadiyah” di level ranting.

Meski dia mengakui, perbedaan tafsir dan sikap pribadi terhadap netralitas Muhammadiyah menjadi hal yang biasa dan seyogyanya, tetapi yang tidak dibenarkan adalah melemahkan, mendelegitimasi, serta mereduksi keputusan organisasi.

Zulfikar yakin, warga persyarikatan sudah cerdas dan paham mengenai mana sikap organisasi dan sikap pribadi sebagai warga Muhammadiyah. Tugas para pimpinan dan tokoh Muhammadiyah adalah bagaimana memberikan arah, panduan dan pedoman supaya perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan dan menjaga kekompakan dalam berMuhammadiyah.

“Dengan adanya pernyataan Pak Din tersebut, justru berpotensi menimbulkan polemik dan kebingungan warga Muhammadiyah,” katanya. (hen/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar