Peristiwa

Ini Pernyataan PRD Jatim Soal Pembubaran Diskusi di RM Sari Nusantara

Surabaya (beritajatim.com) – Komite Pimpinan Wilayah (KPW) Partai Rakyat Demokratik (PRD) Jawa Timur meluruskan pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera terkait dengan pembubaran diskusi di RM Sari Nusatara pada 22 Juli lalau.

Hermawan Ketua KPW PRD Jatim menjelaskan pengakuan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera bahwa alasan polisi membubarkan acara PRD di Surabaya adalah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memisahkan massa PRD dengan massa kontra, sehingga tidak sampai terjadi bentrokan dan gangguan kamtibmas adalah mengada ada.

“Penyelenggaraan kegiatan diskusi terbuka di ruang publik adalah kegiatan yang hampir rutin dan bahkan sering kali kita laksanakan diberbagai tempat dikota Surabaya maupun ditempat lain. Seperti di awal Agustus 2015 kita menyelenggarakan Diskusi Terbuka dalam rangka Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Rakyat Demokratik Propinsi Jawa Timur di Gedung Juang 45 Surabaya yang dihadiri pembicara dari Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Propinsi Jawa Timur, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Jawa Timur dan Akademisi,’kata Hermawan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi beritajatim.com, Minggu (28/7/2019).

Acara ini kita laksanakan secara meriah dengan memasang atribut
partai (bendera/spanduk) hampir di penjuru kota Surabaya untuk memenangkan Pancasila. Demikian juga peringatan Harlah PRD ke 23 di Blitar.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung menjelaskan polisi tidak mengizinkan acara tersebut karena tidak menerima pemberitahuan dan juga acara itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban karena memancing penolakan dari massa kelompok lain.

Menurut Hermawan pemilihan tempat kegiatan di RM Sari Nusatara yang sedianya akan jadi arena diskusi terbuka dalam rangka peringatan Harlah PRD yang ke 23, adalah tempat yang sudah beberapa kali dipergunakan, dan semua pihak mengetahui.

Diantaranya diskusi terbuka di peringatan Harlah PRD ke 20 tahun 2017 dan juga di penghelatan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, kita juga sempat menyelenggarakan dialog terbuka yang dihadiri calon Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Dari berbagai penyelenggaraan diskusi terbuka atau kegiatan
lain diruang publik itu tidak ada satupun kegiatan yang kemudian memunculkan penolakan dan menimbulkan ganguan keamanan dan ketertiban.[tok/ted]

Berikut Perrnyataan lengkap  yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris KPW PRD Jatim Hermawan dan Mokhamad Sholikudin

Menanggapi pengakuan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera bahwa alasan polisi membubarkan acara PRD di Surabaya adalah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dengan memisahkan massa PRD dengan massa kontra, sehingga tidak sampai terjadi bentrokan dan gangguan kamtibmas. Bahwa polisi tidak mengizinkan acara tersebut karena tidak menerima pemberitahuan dan juga acara itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban karena memancing penolakan dari massa kelompok lain (vivanews, 23 Juli2019). Maka kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, karena alasan yang disampaikan jelas terlihat dibuat-buat dan mengada-ada dengan beberapa alasan :

1. Bahwa penyelenggaraan kegiatan diskusi terbuka di ruang publik adalah kegiatan yang hampir rutin dan bahkan sering kali kita laksanakan diberbagai tempat dikota Surabaya maupun ditempat lain. Seperti di awal Agustus 2015 kita menyelenggarakan Diskusi Terbuka dalam rangka Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Rakyat Demokratik Propinsi Jawa Timur di Gedung Juang 45 Surabaya yang dihadiri pembicara dari Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Propinsi Jawa Timur, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Jawa Timur dan Akademisi.

Acara ini kita laksanakan secara meriah dengan memasang atribut
partai (bendera/spanduk) hampir di penjuru kota Surabaya. Demikian juga peringatan Harlah PRD ke 23 di Blitar.

2. Khusus untuk pemilihan tempat kegiatan di RM Sari Nusatara yang sedianya akan jadi arena diskusi terbuka dalam rangka peringatan Harlah PRD yang ke 23, adalah tempat yang sudah beberapa kali kita pergunakan, dan semua pihak mengetahui. Diantaranya diskusi terbuka di peringatan Harlah PRD ke 20 tahun 2017 dan juga di penghelatan pemilihan gubernur Jawa Timur 2018, kita juga sempat menyelenggarakan dialog terbuka yang dihadiri calon Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak. Dari berbagai penyelenggaraan diskusi terbuka atau kegiatan
lain diruang publik itu tidak ada satupun kegiatan yang kemudian memunculkan penolakan dan menimbulkan ganguan keamanan dan ketertiban.

3. Bahwa seperti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebelumnya, untuk penyelenggaraan kegiatan peringatan Harlah ke 23 di RM Sari Nusantara, kami sudah mengirim pemberitahuan ke Polrestabes Surabaya tiga hari sebelumnya baik dalam bentuk surat maupun melalui pesan singkat kepada aparat kepolisian yang kita kenal dan selalu intens berkomunikasi secara personal.

4. Bahwa tuduhan dan fitnah yang sampaikan dan disebarkan dengan melibatkan oknum aparat kepolisian baik langsung kepada kami maupun kepada masyarakat (seperti di Malang) tentang keberadaan Partai Rakyat Demokratik sebagai partai terlarang adalah tindakan yang jelas ceroboh dan bertentangan dengan tugas dan fungsi sebagai Penegak Hukum. Tugas kepolisian harusnya dijalankan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku dan berkekuatan hukum tetap, dan bukan peratuan yang tidak berlaku atau tafsir pribadi. Institusi kepolisian adalah salah satu institusi yang selama ini kami homati. Kerjasama dan jalinan hubungan yang selama ini berlangsung selalu terjaga, hingga kami merasa institusi kepolisian sudah menjadi pelindung, pelayan dan mengayom masyarakat yang baik. Bahkan belum lama ini kami diundang hadir di acara silaturrahim oleh Kapolda Jawa Timur dalam acara buka puasa dan juga Halal-Bilahal.

Tentang ulah oknum kepolisian yang sudah merusak dan menghancurkan kepercayaan kami pada institusi kepolisian, akan ada langkah-langkah yang akan kami tempuh.

5. Bahwa dari pengalaman berbagai kegiatan yang selalu berjalan lancar, aman, damai dan sukses sebagaimana kami jelaskan diatas, tentu menjadi aneh jika untuk penyelenggaran kegiatan peringatan Harlah Partai ke 23 tahun ini, yang untuk kesekian kalinya diadakan di RM Sari Nusantara Surabaya tiba-tiba ada penolakan dan berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban karena dianggap memancing penolakan dari massa kelompok lain. Bagi kami situasi yang muncul tiba-tiba ini tidak bisa diterima dengan akal sehat kalau tidak ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai kemampuan untuk mengintervensi aparatus Negara (setidaknya di
Jawa Timur) dengan berusaha menciptakan suasana chaos untuk membubarkan acara kami.

6. Bahwa sekalipun kami akhirnya bersedia membatalkan kegiatan kami di ruang publik (RM Sari Nusantara), tapi upaya untuk menyerang, memprovokasi dan membubarkan kegiatan kami tidaklah terhenti. Kegiatan yang kemudian kami pindah ke sekretariat kami (Posko Menangkan Pancasila Surabaya) dalam bentuk acara internal (tasyakuran) di kawasan perkampungan padat penduduk Bratang Gede tetap diserang dan dibubarkan, bahkan aparat kepolisian terlihat membiarkan ormas-ormas reaksioner melakukan tindakan-tindakan yang memancing keributan
dengan berteriak-teriak, memaki-maki hingga mengganggu ketenangan warga dan melakukan perusakan dan pembakaran atribut dan bendera kami.
Untuk diketahui bahwa kawasan Bratang Gede gang VI yang menjadi lokasi sekretariat kami merupakan kawasan padat penduduk. Jika hendak masuk ke lokasi sekretariat kami, maka dari jalan utama Bratang Gede, kendaraan harus masuk gang jalan paving yang hanya bisa dilewati 2 mobil kecil (sering bergantian), sejauh kira-kira 400an meter. Tidak ada jalan tembus (kecuali motor), dan jika ada orang luar bikin keributan dan keonaran didalam kawasan perkampungan itu, hampir pasti akan dihakimi warga (kecuali aparat berwenang). Anehnya jika benar aparat kepolisian hendak menghentikan bentokan dan ganguan kamtibmas, kenapa massa luar yang ingin menyerang dan membubarkan kegiatan kami tidak dihentikan dan dibubarkan sejak dari RM. Sari Nusantara, toh acara sudah kami batalkan. Kalaupun kelompok reaksioner itu memaksa menyerang ke tempat kami di Braatang Gede, kenapa aparat tidak menghentikan setidaknya sejak dijalan masuk gang. Mobil water canon polisi-pun tidak dipergunakan untuk memblokade pergerakan massa yang ingin masuk perkampungan tapi justru sengaja dibawa masuk kedalam gang kampung hingga sangat dekat sekretariat. Ada apa ini? Apakah aparat sengaja menunjukkan dan mengamankan pergerakan massa reaksioner (FPI, LPI, HIPAKAD dkk)  untukmenyerang tempat kami? Ataukan justru benar apa yang dinyatakan salah satu pimpinan FPI Surabaya diberbagai media bahwa yang membubarkan acara PRD bukanlah mereka tetapi pihak polisi, karena FPI dkk hanya ikut serta dalam pembubaran?

7. Bahwa dari kronologis diatas, kami menilai tindakan pembubaran kegiatan kami terlihat sangat terencana dan terstruktur dan hanya mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang bisa melibatkan aparatus Negara dengan tujuan yang bukan saja untuk menghentikan kegiatan diskusi PRD tapi sudah bermaksud ingin membubarkan struktur dan organisasi PRD khususnya di Surabaya, Malang dan Jawa Timur. Semoga peristiwa ini bukan dimaksudkan untuk mengulang peristiwa Kudatuli di jl. Diponegoro Jakarta 23 tahun yang lalu.

8. Bahwa terjadinya peristiwa penyerangan dan pembubaran kegiatan di ruang privat kami (sekretariat) sudah tentu tidak bisa dibenarkan lagi. Peristiwa ini sudah benar-benar merusak kepercayaan kami pada institusi Negara (khususnya aparat kemanan dan ketertiban) di Jawa Timur sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas terjadinya rangkaian peristiwa pembubaran kegiatan kami khususnya yang terjadi di Surabaya dan di Malang.

9. Bahwa segala kegiatan yang kami laksanakan selama ini, baik di Surabaya, di Malang maupun dikota-kota lain adalah semata-mata untuk membumikan dan Memenangkan Pancasila dari upaya kelompok-kelompok dan kekuatan-kekuatan tertentu yang berupaya melemahkan Pancasila. Akan tetapi sambutan aparatus Negara justru terlihat tidak mendujkung bahkan berusaha menghentikan upaya-upaya kami.

10. Bahwa bagi kami apapun tantangannya, tugas mendesak untuk Memenangkan Pancasila adalah tugas suci yang tidak akan kami hentikan. Kami akan terus bekerja membumikan dan memenangkan Pancasila di bumi pertiwi ini.





Apa Reaksi Anda?

Komentar