Peristiwa

Imbauan Tak Gunakan Salam Lintas Agama, MUI Sumenep Surati Pemkab

Ketua MUI Sumenep, KH. Syafraji

Sumenep (beritajatim.com) – Menindaklanjuti tausiyah (imbauan: red) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur agar para pejabat tidak mengucapkan salam lintas agama dalam setiap pertemuan resmi, MUI Sumenep segera melayangkan surat ke Pemerintah Kabupaten setempat.

“Kami segera berkirim surat ke Pemkab untuk menindaklanjuti tausiyah MUI Jatim itu,” kata Ketua MUI Sumenep, KH. Syafraji, Kamis (14/11/2019).

MUI Jatim mengeluarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori, dan Sekretaris Umum Ainul Yaqin. Dalam surat edaran itu, MUI Jatim mengeluarkan 8 poin tausiah atau rekomendasi yang merujuk pada hasil rapat kerja nasional (Rakernas) MUI 2019 di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Oktober lalu.

Salah satu tausiyah itu menyebutkan agar para pejabat dan siapapun tidak mengucapkan salam lintas agama saat acara resmi. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan, salam berkaitan dengan masalah keyakinan atau akidah. “Surat edaran MUI Jatim itu sifatnya tausiyah, bukan fatwa yang bisa berkonsekuensi hukum halal atau haram. Artinya, tausiyah itu boleh dilakukan atau tidak. Tetapi memang alangkah baiknya jika dilaksanakan,” ujar Syafraji.

Ia menuturkan, di Sumenep, biasanya dalam suatu acara resmi, memang hanya menggunakam satu salam pembuka yakni ‘Assalamu’alaikum’. “Kalau pejabat di Sumenep biasanya memang hanya menggunakan satu salam, yakni Assalamu’alaikum. Mungkin karena mayoritas beragama Islam,” ucapnya.

Dalam surat edarannya, MUI Jatim menilai salam lintas agama dalam forum pertemuan merupakan sesuatu yang bidah, mengandung nilai syubhat, dan patut dihindari.

“Tetapi tentu saja kami berharap agar hal itu tidak menjadi penyebab terjadinya perselisihan. Kami percaya, salam lintas agama yang diucapkan itu hanya sebagai bentuk toleransi. Yang penting tidak masuk pada keyakinan,” tandas Syafraji. [tem/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar